Berita Video

VIDEO - Ratusan Masyarakat Penajam Paser Utara Datangi Kantor Bupati Demo Tolak BPJS

Ketua Forum RT Penajam, Sriyoto dalam orasi menyampaikan bahwa kedatangan mereka hanya menyampaikan secara langsung kepada Bupati Yusran Aspar terkait

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kesehatan (AMUK) Penajam Paser Utara (PPU), menuntut Bupati Yusran Aspar untuk mencabut Peraturan Bupati tentang penghentian Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 1 April lalu.

Bukan hanya itu, mereka juga meminta agar masyarakat diberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan meminta menolak BPJS Kesehatan diberlakukan di PPU, Kamis (20/4).

Setibanya di kantor DPRD, masyarakt menyampaikan orasi. Mereka menuntut agar program Jamkesda diberlakukan kembali.

Ketua Forum RT Penajam, Sriyoto dalam orasi menyampaikan bahwa kedatangan mereka hanya menyampaikan secara langsung kepada Bupati Yusran Aspar terkait dengan keputusannya yang telah menghentikan program Jamkesda sejak 1 April lalu.

Menurutnya, penghentian program ini jelas sangat merugikan masyarakat karena harus menanggung biaya perawatan.

Di hadapan bupati mereka kembali menyampaikan aspirasi setelah itu Bupati Yusran Aspar mengatakan, sudah memikirkan untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada  meskipun program Jamkesda telah dihentikan. Menurutnya, integrasi Jamkesda ke BPJS harus dilaksanakan karena sudah menjadi program UU.

Namun demikian, Yusran menyampaikan bahwa masyarakat tetap akan diberikan pelayanan gratis karena akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan bertugas di RSUD PPU. Bahkan ia mengklaim pelayanan yang diberikan ini akan lebih prima. Namun penyampaikan bupati ini kurang mendapat respon dan mereka menuntut tetap memberlakukan kembali Jamkesda.

Baca: VIDEO - Duel Dua Pegulat Raksasa Robohkan Arena Ring dan Cederai Wasit

Yusran sempat bernada tinggi dan menolak mendatangani surat pernyataan yang disampaikan pendemo, karena berisi penolakan terhadap program BPJS dan mengembalikan program Jamkesda. “Saya tidak mau tanda tangan kalau menolak BPJS karena itu menjadi perintah UU,. Saya tidak berani,” tegas Yusran.

Setelah itu, dilakukan pertemuan antara Bupati Yusran Aspar dengan perwakilan pendemo. Bukan hanya itu, juga dihadiri Ketua DPRD Nanang Ali, Sekda Tohar serta sejumlah anggota DPRD PPU. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa pemerintah daerah menjamin pelayanan kesehatan bagi masyaraiat PPU di luar penerima PBI APBN dan BPJS mandiri secara gratis.

“Memfasilitasi pasien ke rumah sakit rujukan menjadi bagian dari pelayanan kesehatan dan tidak dikenakan biaya. Kemudian persyaeatan administrasi pasien sekurang-kurangnya menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,” tegas Sekda Tohar saat membacakan ha

Penulis: Samir
Editor: Martinus Wikan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help