TribunKaltim/

Soal Bunga Pinjaman Ratusan Miliar untuk RSUD, Ini tanggapan Wakil Ketua DPRD

Demi keperluan pembangunan ini, Pemprov Kaltara akan meminjam dana sebesar Rp 340 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Soal Bunga Pinjaman Ratusan Miliar untuk RSUD, Ini tanggapan Wakil Ketua DPRD
tribunkaltim.co/doan pardede
Warga beraktivitas di sekitar RSUD Soemarno Sosroatmotjo, Jalan Cendrawasih, Tanjung Selor, belum lama ini. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Adanya penolakan secara pribadi dari Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Udin Hianggio, terhadap rencana pembangunan rumah sakit rujukan tipe B di Ibu Kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, ternyata sudah sampai ke telinga kalangan DPRD Kaltara.

Untuk diketahui, saat ini, Pemprov Kaltara berencana untuk membangun rumah sakit rujukan tipe B di Tanjung Selor.

Demi keperluan pembangunan ini, Pemprov Kaltara akan meminjam dana sebesar Rp 340 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pinjaman ini sendiri sudah masuk dalam batang tubuh APBD Kaltara dan tinggal menunggu persetujuan DPRD Kaltara.

Baru-baru ini, Udin secara pribadi mengaku sangat tak mendukung pendirian rumah sakit tersebut. Udin menilai, situasi dan kondisi yang ada saat ini masih sangat tidak tepat. Ada beberapa alasan yang dia kemukakan.

Pertama, Kabupaten Bulungan sudah memiliki rumah sakit dan posisinya juga berada di Tanjung Selor, yakni RSUD Soemarno Sosroatmotjo. (*)

Dan berdasarkan pengamatannya secara langsung, RSUD Soemarno Sosroatmotjo ini masih sangat mungkin dikembangkan menjadi lebih baik.

Belum lagi, kata dia, dana yang akan digunakan untuk pembangunan ini juga masih harus meminjam dari pihak lain.

Bukan hanya akan dibebani oleh bunga pinjaman, biaya operasional untuk menjalankan sebuah rumah sakit baru, menurutnya bukanlah jumlah yang kecil.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Abdul Djalil Fatah kepada tribunkaltim.co, Minggu (23/4/2017) mengaku menghargai apa yang disampaikan Wagub Kaltara, Udin Hianggio tersebut.

Tapi tentunya, kata politisi Golkar ini, apa yang disampaikan Wagub adalah pendapat pribadi dan bukan atas nama Pemprov Kaltara.

"Kalau pendapat secara pribadi, pastilah kita hargai," ujar Abdul.

Abdul menyampaikan, karena rencana pembangunan ini sudah masuk dalam batang tubuh APBD Kaltara, maka mekanisme yang ada harus ditetap dilalui.

Salah satunya proses pembahasan di DPRD Kaltara, dan penentuan akhir apakah ini peminjaman ini akan mendapat persetujuan atau tidak.

Dan paling penting, kata Abdul, sebelum memberikan persetujuan, kalangan DPRD Kaltara pastilah terlebih dahulu melihat perkembangan rencana tersebut ditengah-tengah masyarakat.

"Kita pasti mendengarkan juga pendapat masyarakat," ujarnya.

Bicara rencana pembangunan rumah sakit rujukan ini lanjut Abdul, memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Dari sisi peningkatan layanan masyarakat, pembangunan rumah sakit ini tentulah sudah sangat tepat. Walau saat ini dirasa belum mendesak, tapi yang mungkin terjadi di kemudian hari juga harus mulai dipikirkan mulai saat ini.

"Kalau dewan, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat banyak, tentu kita dukung. Kita jangan melihat saat ini. Tapi untuk di masa yang akan datang," ujarnya.

Dan tentunya, kata dia, Pemprov Kaltara memang sudah seharusnya memiliki rumah sakit yang pengelolaannya berada di bawah kewenangannya. Tentunya, dengan adanya pembagian kewenangan ini, layanan kesehatan masyarakat juga bisa lebih optimal.

"Kabupaten silahkan dia benahi yang (RSUD) Kabupaten. Provinsi silahkan tanggungjawabi yang provinsi. Jadi ada pembagian kewenangan, seperti sekolah," ujarnya.

Terkait besarnya bunga pinjaman yang harus ditanggung, untuk yang satu ini, Abdul mengaku sepakat bahwa hal ini akan memberatkan APBD Provinsi Kaltara.

Terkait hal ini, menurutnya memang ada celah negosiasi dengan PT SMI yang masih bisa digunakan.

Jika memang ada solusi atau kemudahan pengembalian pinjaman takkan membebani APBD, maka tidak ada alasan lagi bagi DPRD untuk tidak memberikan persetujuan.

"Masih ada negosiasi," ujarnya. (*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help