TribunKaltim/

Cegah Pungli yang Beratkan Pencaker, Rekrutmen Tenaga Kerja Harus Satu Pintu

Dirinya meminta setiap perusahaan yang membuka lowongan kerja memberikan laporan dan bekerjasama dengan Disnakertrans.

Cegah Pungli yang Beratkan Pencaker, Rekrutmen Tenaga Kerja Harus Satu Pintu
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Bupati Berau, Muharram menyematkan alat pelindung diri kepada para calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan pemagangan kerja. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram mengimbau kepada seluruh perusahaan swasta agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), terutama dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Dirinya meminta setiap perusahaan yang membuka lowongan kerja memberikan laporan dan bekerjasama dengan Disnakertrans.

Dengan kerjasama seperti ini, menurut Muharram akan memudahkan pendataan tenaga kerja serta mendukung upaya Pemkab Berau mengurangi angka pengangguran.

Muharram menjelaskan, Disnakertrans mendata seluruh pencari kerja (pencaker), sekaligus mendata perusahaan mana saja yang membutuhkan tenaga kerja.

Namun selama ini, hampir seluruh perusahaan melakukan rekrutmen secara tertutup, tanpa melibatkan Disnakertrans.

Disebutkannya, selama ini perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Berau justru melakukan rekrutmen di luar daerah, bahkan sejumlah perusahaan, utamanya tambang batu bara yang gulung tikar membawa serta para karyawannya untuk bekerja di wilayah Berau.

Menurutnya, kondisi ini justru rawan memicu terjadinya konflik sosial.

Masyarakat setempat kesulitan mencari pekerjaan, sementara para pekerja dari luar daerah terus berdatangan.

Karena itu dirinya kembali menekankan, agar rekruitmen karyawan lebih transparan, seluruhnya harus melalui Dinaskertrans.

Selain agar transparan, kata Muharram, juga untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli). Muharram mengungkap informasi yang diterimanya, para pencaker selama ini mendaftar melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di kampung.

Beberapa perusahaan yang memberikan ‘kuasa’ kepada LPM untuk mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pencari kerja ini kemudian diharuskan membayarkan sejumlah uang sebelum masuk ke perusahaan.

“Mereka (pencaker) harus bayar uang Rp 5 juta sampai Rp 6 juta kalau mau masuk ke perusahaan. Tidak boleh lagi yang seperti ini, karena mereka kan butuh kerja. Supaya tidak terjadi lagi, saya minta rekrutmen karyawan harus melalui Disnakertrans,” tegasnya. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help