TribunKaltim/

BPD Kaltim Siap Bantu Pemkot Balikpapan, Terapkan Transaksi Non-Tunai

Diakuinya, kesiapan perangkat yang dimiliki BPD Kaltim sudah tersedia, apalagi pihaknya kini juga mengelola sistem keuangan Dinas Pendapatan Daerah.

BPD Kaltim Siap Bantu Pemkot Balikpapan, Terapkan Transaksi Non-Tunai
TRIBUNKALTIM.CO/AMANDA LIONY
Kantor BPD Kaltim (Bankaltim) Cabang Balikpapan di Jalan Ahmad Yani, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim (Bankaltim) mengklaim siap bekerjasama dengan Pemkot Balikpapan dalam menerapkan sistem transaksi keuangan nontunai.

Seperti yang diungkapkan Muhammad Hidayat, Kepala Cabang BPD Kaltim Balikpapan, Rabu (25/4/2017).

Diakuinya, kesiapan perangkat yang dimiliki BPD Kaltim sudah tersedia, apalagi pihaknya kini juga mengelola sistem keuangan Dinas Pendapatan Daerah.

"Kerjasama dengan Dispenda dalam elektronifikasi sudah dilakukan untuk fasilitas pajak dan retribusi daerah. Tak cuma itu, kedepan kami pun juga akan mulai mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Yang sudah kita sounding itu ke Dinas Perhubungan untuk parkir," ungkap pria yang akrab disapa Dayat tersebut.

Pihaknya pun juga telah menyosialisasikan produk ke sejumlah OPD Pemkot Balikpapan.

Dipastikan Kantor pusat BPD Kaltim juga telah menyanggupi dan siap menyediakan sistem keuangan nontunai, karena kemampuan memiliki perangkat.

Kendati demikian, selain menunggu kelanjutan penyediaan fasilitas transaksi keuangan dari OPD yang ada, BPD Kaltim saat ini masih menanti sistem yang selaras dari tiap OPD tersebut.

Pasalnya, sistem ditiap OPD lingkup Pemkot Balikpapan masing-masing berbeda.

"Jadi ke depannya harus diselaraskan. Dulu waktu belum kami fasilitasi, masing-masing OPD menerima pembayaran melalui vendornya masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, saat ini masyarakat, khususnya nasabah BPD Kaltim, masih cenderung lebih menyukai transaksi secara tunai, adapun perbandingannya adalah 65:35. Padahal, risiko transaksi tunai tergolong tinggi.

"Kontraktor saja masih ada yang menarik tunai hingga Rp 200 juta untuk kebutuhan belanjanya dan pembayaran kegiatannya, membawa uang sebanyak itu kan jelas berisiko," kata Dayat. (*)

Penulis: Amanda Liony
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help