TribunKaltim/

Pengamat: Mutasi di Nunukan Libatkan Relasi Politik-Birokrasi

Dia menilai, hasil assessment untuk menduduki jabatan eselon II ini tidak sesuai dengan keinginan publik, bahkan rawan manipulasi.

Pengamat: Mutasi di Nunukan Libatkan Relasi Politik-Birokrasi
TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Pengambilan sumpah/janji jabatan struktural eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Rabu (3/5/2017) di Lantai V Kantor Bupati Nunukan 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Pengamat birokasi Kalimantan Utara, Erhan Syahril MA menilai, mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Rabu (3/5/2017) masih menunjukkan substansi pola relasi politik-birokrasi.

Akedimisi Universitas Kalimantan Utara ini mengungkapkan ciri-ciri yang tampak seperti adanya praktik lobi-lobi untuk mencari posisi jabatan.

“Menjilat pimpinan bahkan menjatuhkan satu sama lain demi mengamankan posisi kursi empuk,” ujarnya, Kamis (4/5/2017) melalui siaran pers kepada TRIBUNKALTIM.CO

Selain itu adanya intervensi politik dalam penentuan jabatan dan ketidaknyaman pejabat birokrasi daerah yang berada dalam arena permainan politik daerah.

Padahal, kata dia, hal ini justru menyebabkan para pejabat politik keluar dari esensi demokrasi karena memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongan.

“Birokrasi pun akhirnya menyambut perilaku politik tersebut. Sehingga berakhir dengan perselingkuhan yang mengkhianati publik,” ujarnya.

Dia mengatakan, posisi eselon III dan II rawan kepentingan pribadi. Para pegawai negeri sipil yang menginginkan jabatan atau jenjang karir dalam pekerjaannya akan mempertahankan kekuasaan yang dimiliki.

“PNS dalam hal ini juga membuka diri ke dalam arena politik untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan birokrasi. Keadaan inilah yang menjadikan adanya politisasi PNS yaitu gejala yang melibatkan birokrasi secara langsung,” ujarnya.

Dia menilai, hasil assessment untuk menduduki jabatan eselon II ini tidak sesuai dengan keinginan publik, bahkan rawan manipulasi.

“Kenapa saya mengatakan demikian? Jauh sebelumnya mutasi pertama pejabat PNS ini semuanya sudah dipasang dan ditempatkan sesuai dengan keinginan. Jadi hasil assessment waktu itu hanya formalitas belaka,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help