TribunKaltim/

Dinas Perdagangan: Relokasi PKL Alun-alun Tak Perlu Surat Lagi

"Itu jelas perintahnya, alun-alun akan dibangun. Akan ada proyek di situ, kenapa perlu surat tertulis? Ini kurang peka atau gimana," katanya.

Dinas Perdagangan: Relokasi PKL Alun-alun Tak Perlu Surat Lagi
HO/Penerangan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN)
Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia, Batalyon Infanteri 611/Awang Long (Awl), menggelar karya bakti di alun-alun Nunukan, jalan Diponegoro, Jumat (31/3/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Jabbar, menilai relokasi pedagang kaki lima di alun-alun kota Nunukan tidak perlu menunggu surat lagi.

‘’Tidak perlu surat resmi untuk menegakkan perda. Itu sudah tugas penegak perda. Itu tujuan mereka (Satuan Polisi Pamong Praja) dibuat,’’ ujarnya, Minggu (7/5/2017).

Relokasi pedagang kaki lima ini sebenarnya bukan masalah yang harus diperdebatkan lagi. Sebab keberadaan mereka jelas-jelas melanggar peraturan daerah Kabupaten Nunukan.

Sehingga, tidak perlu harus menunggu surat resmi lagi untuk menegakkan pelaksanaan peraturan daerah.

Menurutnya, justru menjadi pertanyaan jika Satuan Polisi Pamong Praja meminta sinergitas instansi lain terkait upaya relokasi dimaksud.

‘’Itu jelas perintahnya, alun-alun akan dibangun. Akan ada proyek di situ, kenapa perlu surat tertulis? Ini kurang peka atau gimana,’’ katanya.

Sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nunukan, Robby Nahak Serang berharap organisasi perangkat daerah terkait saling sinergi merumuskan langkah bijak terkait rencana relokasi pedagang kaki lima di alun-alun kota Nunukan.

Relokasi dimaksud perlu dilakukan terkait rencana renovasi alun-alun untuk menjadi fasilitas umum yang edukatif sekaligus memperindah kota. Dana renovasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

‘’Jangan selalu mengedepankan ego sektoral. Jangan saling tunjuk. Ayo kita sama- sama sinergi untuk memikirkan cara memindahkan mereka. Instruksi Bupati kan juga begitu? Jangan saling menunggu,” ujarnya.

Robby mengatakan, antar OPD tidak perlu saling melempar tanggung jawab. Mulai dari rukun tetangga, lurah, camat serta instansi berwenang harus proaktif dan sesegera mungkin duduk bersama mencari solusi terhadap persoalan ini.

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help