TribunKaltim/

Status Kantor Hanya KP2KP, Bambang Tak Berwenang Pantau Perusahaan Nakal

Kepala KP2KP Tanjung Selor, Bambang Sugeng di ruangannya, Senin (15/5) mengatakan bahwa masalah naik status ini, sudah pernah dibahas.

Status Kantor Hanya KP2KP, Bambang Tak Berwenang Pantau Perusahaan Nakal
TRIBUNKALTIM/DOAN PARDEDE
Tambak-tambak yang ada di Kabupaten Bulungan dilirik sebagai salah satu potensi pajak yang ada di Kaltara. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Saat ini di Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, urusan pajak masih hanya dilayani oleh sebuah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

KP2KP Tanjung Selor ini berada di bawah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur.

Kepala KP2KP Tanjung Selor, Bambang Sugeng di ruangannya, Senin (15/5) mengatakan bahwa masalah naik status ini, sudah pernah dibahas.

Bahkan tim dari pusat sudah pernah melakukan peninjauan ke lapangan. Idealnya, kata dia, di sebuah Ibu Kota Provinsi sudah seharusnya berdiri sebuah KPP Pratama.

Dengan hanya berstatus KP2KP, pihaknya hanya memiliki wewenang seputar pelayanan, konsultasi dan penyuluhan. Sementara untuk wewenang pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan perusahaan-perusahaan yang beroperasi untuk membayar pajak, masih ada di KPP Pratama Tanjung Redeb.

"Sudah direncanakan dan sudah disurvei. Mudah-mudahan tahun depanlah pemekaran KPP itu," kata Bambang.

Bicara pemekaran KPP, jelas dia, bukan hanya bicara kantor dan status baru. Hal ini juga berkaitan erat dengan potensi pajak yang bisa dihasilkan nantinya.

Saat ini, KPP Pratama Tanjung Redeb memiliki wilayah kerja di Kabupaten Berau, Tana Tidung, Malinau dan Kabupaten Bulungan dengan target keseluruhan di atas Rp.1 triliun per tahun.

Rencananya kata dia, jika sudah dimekarkan, wilayah KPP Pratama Tanjung Redeb hanya di Kabupaten Berau saja. Sementara 3 Kabupaten lainnya, menjadi wilayah kerja KPP Pratama baru.

"Harus dilihat juga potensi pajaknya berapa, jumlah wajib pajaknya berapa. Tapi kajiannya sudah ada," jelasnya.

Dan berdasarkan kajian tersebut, kata dia, dua hal yang dipersyaratkan tadi memang sudah cukup memadai. Selain dari pemerintahan, potensi pajak dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan menurutnya masih sangat mungkin untuk dimaksimalkan.

"Tambak-tambak kan banyak juga itu," katanya.{*)


Penulis: Doan E Pardede
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help