TribunKaltim/

Ada Temuan Lagi, Kepala BPKAD Bulungan Akui Masalah Aset Sekolah Memang Njelimet

Aset-aset tersebut memang sudah tercatat. Hanya saja, pencatatan aset tidak dilengkapi dengan nilai dan informasi penting lainnya.

Ada Temuan Lagi, Kepala BPKAD Bulungan Akui Masalah Aset Sekolah Memang Njelimet
TRIBUNKALTIM.CO/DOAN E PARDEDE
Masalah lahan SMA 2 Tanjung Selor di Jalan Selimau 1, Tanjung Selor, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Tahun 2017 ini, masalah pencatatan beberapa aset di Kabupaten Bulungan kembali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bulungan, P Tumanggor kepada Tribunkaltim.co, Selasa (16/5/2017) menyampaikan bahwa pencatatan aset di Kabupaten Bulungan dinilai belum sesuai kaidah yang berlaku.

Aset-aset tersebut memang sudah tercatat. Hanya saja, pencatatan aset tidak dilengkapi dengan nilai dan informasi-informasi penting lainnya.

"Ada aset yang nilainya nol rupiah, kan nggak mungkin," ujarnya.

Dari beberapa hal yang disoroti, kata dia, masalah aset yang cukup menyita perhatian adalah bangunan sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (puskemas). Tumanggor mengakui, masalah pencatatan aset sekolah dan puskesmas ini memang sangat rumit dan bahkan terkesan njelimet.

Dia mencontohkan Sekolah Dasar (SD) Inpres yang ada di Kabupaten Bulungan. Jika diurai kata dia, perjalanan beberapa SD ini cukup panjang.

Dimana dulunya, SD-SD inpres ini dibangunkan oleh pusat untuk Kabupaten Bulungan. Setelah itu, masalah aset juga berubah seiring dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dan Kabupaten Bulungan memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kalau diserahkan, iya diserahkan begitu saja," ujarnya.

Masalah ini juga menurutnya diperkeruh dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur terkait pelimpahan urusan pengelolaan SMA dari Kabupaten Bulungan ke Pemprov Kaltara.

"Jadi masalahnya seperti itu, hal-hal teknis, bukan pelanggaran," ujarnya.(*)


Penulis: Doan E Pardede
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help