TribunKaltim/

Belum Digaji Sejak 2014, Ribuan Buruh PT Kertas Nusantara Mengadu ke Wabup

Indra, salah satu perwakilan buruh mengatakan, pihaknya telah berungkali mendesak manajemen PT KN untuk memperjelas status dan hak-hak karyawan

Belum Digaji Sejak 2014, Ribuan Buruh PT Kertas Nusantara Mengadu ke Wabup
TRIBUNKALTIM.CO/GEAFRY NECOLSEN
Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, Didampingi Ketua DPRD Berau, Syarifatul Saydiah menemui perwakilan burun PT Kertas Nusantara yang belum menerima gaji dan THR sejak tahun 2014. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Geafry Necolsen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Sejumlah perwakilan karyawan PT Kertas Nusantara kembali menemui Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo.

Mereka menanyakan kejelasan hak-hak sebagai karyawan, terutama menyangkut gaji karyawan yang belum dibayar sejak tahun 2014 hingga sekarang. Dan juga Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak dibayarkan sejak tahun 2014.

Mereka pun berkali-kalimenggelar pertemuan untuk membahas solusi persoalan ini dengan manajemen PT KN. Namun setiap pertemuan, tak satu pun manajemen PT KN, terutama pengambil kebijakan hadir dalam pertemuan-pertemuan itu.

Indra, salah satu perwakilan buruh mengatakan, pihaknya telah berungkali mendesak manajemen PT KN untuk memperjelas status karyawan dan juga hak-hak karyawannya.

"Tapi mereka tidak pernah hadir, setiap pertemuan mereka hannya saling lempar tanggungjawab,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pertemuan, sekaligus mengupayakan agar persoalan yang dihadapi karyawan PT KN selama bertahun-tahun tersebut segera terselesaikan.

Dalam pertemuan itu, Agus mengungkapkan, Pemkab Berau telah melayangkan surat panggilan kepada manajemen PT KN. “Ada (surat) balasan dari Kertas Nusantara. Mereka menyebutkan, sejak tahun 2014 mereka sudah tidak memiliki modal kerja sehingga tidak lagi produksi,” ungkapnya.

Persoalan yang dihadapi karyawan PT KN tersebut memang sudah sejak lama muncul, namun Pemkab Berau memang tidak dapat berbuat banyak, karena tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam persoalan manajemen perusahaan swasta.

Meski begitu, menurut Agus Tantomo, ada ribuan masyarakat Berau yang bekerja di perusahaan ini. Persoalan ini, menimbulkan dampak sosial yang harus diatasi oleh Pemkab Berau, seperti masalah kesejahteraan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan ribuan karyawannya, belum termasuk keluarganya.(*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help