TribunKaltim/

Diilai Serig Tidak Dilibatkan, Empat Fraksi DPRD Ajukan Interpelasi kepada Bupati Nunukan

Hak interpelasi ini diajukan, karena selama ini Pemerintah Kabupaten Nunukan terlalu mengedepankan ego sektoral.

Diilai Serig Tidak Dilibatkan, Empat Fraksi DPRD Ajukan Interpelasi kepada Bupati Nunukan
TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Asmin Laura, Bupati Nunukan 


Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN- Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrasi Pembangunan DPRD Kabupaten Nunukan mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid.

Hak interpelasi diajukan DPRD Kabupaten Nunukan untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Jumlah tersebut jauh dari cukup, dari syarat minimal interpelasi yaitu sepuluh anggota Dewan dari dua fraksi,” ujar Nursan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (16/5/2017).

Dia mengatakan, pengajuan hak interpelasi ini merupakan wujud tanggungjawab dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Hal ini ditempuh guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu hak interpelasi dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan agar mengikut aturan dalam menjalankan pemerintahan ini.

"Agar tidak menimbulkan dampak luas, maka hak interpelasi mempertanyakan secara langsung kepada Bupati. Ini sebagai perbaikan kedepannya," ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Pihaknya segera mengirimkan berkas pengajuan hak interpelasi untuk dirapatkan bersama Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nunukan.

“Untuk kemudian dibahas pada rapat paripurna,” ujarnya.

Hak interpelasi ini diajukan, karena selama ini Pemerintah Kabupaten Nunukan terlalu mengedepan ego sektoral.

Pemerintah Kabupaten Nunukan selalu bertindak serta mengeluarkan kebijakan tanpa melibatkan anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Padahal Bupati dan DPRD Kabupaten Nunukan harusnya bersama-sama menjalankan pemerintahan daerah.

"Ketika berdialog saja kami sulit, maka salah satu jalan menuntut hak kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Nunukan yaitu hak interpelasi,"ujarnya.

Dia menilai, keputusan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berjalan sendiri tentu melanggar aturan. Seperti, kata dia, Bupati melakukan mutasi terhadap sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan tanpa didahului persetujuan anggota DPRD Kabupaten Nunukan.

Dia menyebutkan, sulitnya urun rembug dan tindakan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang sudah tidak lagi mengindahkan etika birokrasi, terjadi berulang kali selama ini.

“Sebagai catatan juga. Salah satu contoh adalah mutasi sekwan yang dilakukan tanpa persetujuan sudah terjadi untuk kedua kalinya,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjalankan pemerintahan mengacu pada aturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.(*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help