TribunKaltim/

Gencar Diperjuangan Jadi DOB, Perlu Diingat Juga Namanya Belum Tentu Kota Tanjung Selor Lho

Dan yang tak kalah penting dan juga bakal menjadi pembahasan alot, tegas Syarwani, persoalan nama DOB yang akan dituangkan dalam SK Bupati nantinya.

Gencar Diperjuangan Jadi DOB, Perlu Diingat Juga Namanya Belum Tentu Kota Tanjung Selor Lho
tribunkaltim.co/doan e pardede
Beberapa kendaraan melintas tak jauh dari Tugu Cinta Damai di Jalan Katamso, Tanjung Selor, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Proses pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), saat ini terus berlanjut.

Kabar teranyar, DPRD Provinsi Kaltara sudah memberikan persetujuannya belum lama ini.

Satu hal yang tak kalah penting, Bupati Bulungan Sudjati dalam waktu 30 hari sejak persetujuan DPRD Kaltara diberikan pada 8 Mei 2017 lalu, diminta untuk segera memekarkan Kecamatan Tanjung Selor menjadi minimal empat kecamatan baru.

Terkait adanya suara sumbang yang menyebut bahwa Pemkab Bulungan terkesan "setengah hati" mendukung pemekaran DOB ini, ditanggapi serius Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Syarwani.

Jika melihat implementasi di lapangan, kata Syarwani kepada Tribunkaltim.co, Rabu (17/5/2017), khususnya tak kunjung terpenuhinya syarat minimal 4 Kecamatan tadi, sah-sah ada beberapa pihak yang beranggap demikian.

Baca: Jadi Koordinator Kalimantan, Lumbis Segera Konsolidasi Calon DOB

Baca: Masih Perlu 3 Kecamatan, Presidium DOB Tanjung Selor Minta DPRD dan Gubernur Desak Bupati Bulungan

Namun dengan terbitnya persetujuan Bupati melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bulungan, baru-baru ini, suara sumbang tadi menurutnya terbantahkan dengan sendirinya.

Walau harus diakui, terbitnya persetujuan Bupati ini juga sudah melalui berbagai diskusi yang cukup alot, termasuk dengan dirinya secara pribadi.

Namun pada prinsipnya, Bupati Bulungan menurutnya sudah berkomitmen mendukung pemekaran DOB tersebut.

"Kalau dibilang setengah hati, nggak mungkin Pak Bupati mengeluarkan surat persetujuan," ujarnya.

Lambatnya proses pemekaran kecamatan ini, kata dia, memang diakibatkan beberapa hal yang cukup prinsipil. Seperti diketahui, pemekaran kecamatan ini juga bakal diikuti dengan pemekaran desa hingga RT.

Baca: Setujui Calon DOB Tanjung Selor DPRD Kalimantan Utara Keluarkan Tiga Keputusan

Baca: Pejabat Ada Urusan Lain, Rapat Pembahasan Syarat-syarat DOB Baru Terpaksa Batal

Dan terbitnya Undang-Undang Desa yang mempersyaratkan salah satunya jumlah penduduk, membuat proses pemekaran tersebut menjadi sedemikian sulit.

Dan masalah-masalah ini juga menurutnya sudah menjadi kesimpulan Tim Akademis dari Universitas Borneo, yang melakukan kajian beberapa waktu lalu.

"Dari Universitas Borneo itu, Kecamatan Tanjung Selor maksimal dimekarkan jadi dua Kecamatan. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Apakah kita mengabaikan aturan agar DOB ini cepat, atau kita ikuti aturan," ujarnya.

Bicara untung rugi pemekaran sebuah DOB, Syarwani enggan berhitung secara matematis.

Halaman
12
Penulis: Doan E Pardede
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help