TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Penerapan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan

Pengusaha yang bertipe pedagang hanya berorientasi pada keuntungan usaha saja, tidak perlu memikirkan sumber daya manusia

Penerapan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan
Upah lagi 

Abdul Khakim
Advokat/konsultan hukum, praktisi hukum ketenagakerjaan/hubungan industrial, dan mantan Hakim Adhoc PHI pada PN Samarinda.
E-mail: hakim.cons62@gmail.com

Secara historis yuridis, struktur dan skala upah dapat dilihat dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagagakerjaan (disingkat UUK), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (disingkat PP 78-2015) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (disingkat Permen SUSU).
Terkait hal ini berdasarkan telaah penulis terdapat persoalan hukum, yakni adanya pertentangan dari peraturan perundang-undangan yang kedudukan hierarkinya di bawah dengan yang di atasnya.
Membahas perlu tidaknya penerapan struktur dan skala upah di perusahaan, sebenarnya sangat terkait dengan karakteristik pengusaha yang menangani perusahaan itu sendiri. Mengapa demikian? Dalam praktik bisnis, tipikal pengusaha terbagi menjadi dua macam (S. Lumban Gaol, 2017), yakni pengusaha yang bertipe pedagang dan pengusaha yang bertipe industrialis. Pengusaha yang bertipe pedagang hanya berorientasi pada keuntungan usaha saja, tidak perlu memikirkan sumber daya manusia. Bahkan bisa jadi membenarkan segala cara dan tipu muslihat untuk meraih keuntungannya tersebut.
Sedangkan pengusaha yang bertipe industrialis, di samping keuntungan juga berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejah-teraan pekerja/buruh. Pengusaha yang bertipe industrialis sangat menyadari pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk dapat memenangkan persaingan bisnis yang semakin kompetitif di masa mendatang.
Oleh karenanya bagi pengusaha bertipe industrialis penerapan SUSU bukan menjadi persoalan, justeru bisa menjadi dasar penyempurnaan sistem pengupahan yang pernah disusun sebelumnya.
Sejak pengundangan pada tanggal 21 Maret 2017 tampaknya Permen SUSU semakin menjadi topik menarik bagi sebagian pihak, sehingga terdapat berbagai kegiatan lokakarya, pelatihan, dan diskusi untuk membahas peraturan baru tersebut.
Ketertarikan sebagian pihak - terutama dunia usaha - terhadap peraturan ini karena adanya ketentuan yang "me-WAJIB-kan" dan disertai SANKSI, walaupun hanya bersifat administratif.
Penulis akan membatasi pembahasan dalam artikel ini dari 2 aspek, yakni kedudukan hukum dan beberapa hal krusial dalam Permen SUSU.
A.Kedudukan Hukum
Secara hukum apabila dicermati kedudukan hukum PP 78-2015 dan Permen SUSU terhadap UUK terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang kedudukan hierarki-nya di bawah dengan yang di atasnya.
Di antara ketiga ketentuan tersebut tampak adanya pertentangan, di mana Pasal 92 ayat (1) UUK sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukan hierarki-nya lebih tinggi tidak mewajibkan, tetapi dalam Pasal 14 ayat (2) PP 78-2015 dan Pasal 2 ayat (1) Permen SUSU menjadi kewajiban.
Sebagaimana diketahui terdapat asas hukum lex superior derogat legi inferior (peraturan lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) atau yang disebut asas hierarki. Dengan kalimat lain bahwa hukum yang lebih rendah tingkatannya harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Di samping itu dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (disingkat UU P3UU), tegas menyatakan bahwa:
"Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU P3UU juga dinyatakan:
"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."
Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan hukum Pasal 14 ayat (2) PP 78-2015 dan Pasal 2 ayat (1) Permen SUSU adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUK. Dengan menggunakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU P3UU terdapat peluang untuk melakukan uji materi (judicial review) kepada Mahkamah Agung.
B. Beberapa Hal Krusial dalam Permen SUSU
Bagi pengusaha, terutama yang bertipe pedagang, penerapan SUSU di perusahaan tentu bukanlah hal yang mudah. Bahkan ada beberapa kekawatiran yang merisaukan benaknya, antara lain:
a. Bagaimana merumuskan masa kerja dalam SUSU? Di lain pihak, pekerja/buruh meng-anggap masa kerja sebagai dasar otomatis dalam menyusun SUSU dan kenaikan upah dalam setiap tahunnya.
b. Bagaimana merumuskan tingkat pendidikan dalam SUSU? Di lain pihak, tingkat pendidikan pekerja/buruh itu tidak linier dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.
c.Bagaimana teknis memberitahukan SUSU kepada seluruh pekerja/buruh di perusahaan? Apakah tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam lingkungan kerja, jika satu dengan yang lainnya mengetahui upah masing-masing?
d. Bagaimana melampirkan SUSU dalam setiap mengajukan permohonan pengesahan/-pembaruan peraturan perusahaan atau pendaftaran/perpanjangan/pembaruan perjanjian kerja bersama? Di lain pihak, SUSU adalah dokumen rahasia perusahaan yang termasuk dalam bagian strategi bisnis. Apabila SUSU itu sampai bocor dan diketahui pesaing bisnis, maka melemahkan perusahaan dalam persaingan bisnis.
e. Bagaimana menyikapi permintaan pengurus SP/SB atas keterbukaan dokumen SUSU dengan dalih untuk kepentingan anggotanya?
Menurut penulis, Permen SUSU ini dapat menjawab beberapa kekawatiran pengusaha tersebut di atas, yang pada gilirannya ke depan dapat meminimasi perbedaan tafsir dan penerapan bahkan mungkin perselisihan hubungan industrial di perusahaan.
Hal-hal krusial dalam Permen SUSU yang dapat menjawab beberapa kekawatiran pengusaha dimaksud adalah:
1. Pasal 2 ayat (4) - menyebutkan bahwa masa kerja merupakan lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang dipersya-ratkan dalam suatu jabatan. Jadi bukan masa kerja dalam lamanya bekerja seorang pekerja/buruh di perusahaan, melainkan pengalaman melaksanaan pekerjaan tertentu.
2. Pasal 2 ayat (5) - menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Jadi bukan ijasah pendidikan formalnya, melainkan tingkat pengetahuan yang diperolehnya.
3. Pasal 8 ayat (2) - menyebutkan bahwa pemberitahuan SUSU kepada seluruh pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara perorangan. Jadi bukan diberitahukan secara bersamaan atau terbuka melalui sebaran surat atau papan pengumuman.
4. Pasal 9 ayat (2) - menyebutkan bahwa SUSU yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihatkan kepada pihak yang berwenang pada kementerian atau dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga-kerjaan.
Pasal 9 ayat (4) - menyebutkan bahwa selain melampirkan SUSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perusahaan melampirkan surat pernyataan telah ditetapkannya SUSU di perusahaan.
Jadi bukan dilampirkan secara permanen dalam dokumen pengajuan, melainkan cukup diperlihatkan kepada pihak yang berwenang.
Selanjutnya tentang kekawatiran pengusaha atas permintaan keterbukaan dokumen SUSU oleh pengurus SP/SB, dapatlah penulis uraikan paparan berikut.
Berdasarkan telaah penulis, tidak ada satu pun ketentuan baik dalam UUK maupun PP 78-2015 dan Permen SUSU yang mewajibkan pengusaha untuk memberitahukan dokumen SUSU kepada pengurus SP/SB. Dengan demikian, jelas secara hukum tidak ada kewajiban apa pun bagi pengusaha untuk memberitahukan SUSU kepada pengurus SP/SB.
Namun demikian, dalam praktik apabila diperlukan sebatas untuk menjaga dan membina hubungan industrial yang selama ini sudah terjalin baik di perusahaan, tentu tidak ada salahnya jika pengusaha dapat memberitahukan atau menyampaikan pola-pola yang terkandung dalam SUSU kepada pengurus SP/SB di perusahaannya. Jadi yang diberitahukan kepada pengurus SP/SB cukup pola-polanya saja, bukan angka-angka nominal upahnya.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana efektivitas penerapan Permen SUSU tersebut di perusahaan? Mari kita tunggu kesadaran dan kepatuhan pengusaha serta penegakan hukum oleh aparat berwenang yang membidangi ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help