TribunKaltim/

Sewa Ruko Harus Dibayar Sekaligus Memberatkan, Dewan Beri Waktu 1 Minggu

"Angka Rp.14 jutaan itu bukan keinginan kita. Tapi ada dasar hukumnya," ujarnya.

Sewa Ruko Harus Dibayar Sekaligus Memberatkan, Dewan Beri Waktu 1 Minggu
TRIBUNKALTIM.CO/DOAN PARDEDE
Suasana jual beli di Ruko 3 Kompleks Pasar Induk Kabupaten Bulungan, Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Rabu (17/5/2017) 


Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Masalah pengelolaan rumah toko (ruko) yang ada di dalam kompleks Pasar Induk Kabupaten Jalan Jelarai, Tanjung Selor, kembali dibahas di DPRD Kabupaten Bulungan, Rabu (17/5/2017).

Hadir dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut antara lain Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Syarwani dan gabungan Komisi-komisi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan Ajer Supriyono, Kabag Hukum Setkab Bulungan Jotam LS, Kabag Ekonomi, Kepala UPT Pasar Induk Joly KS, dan sejumlah undangan lainnya.

Sementara Dirut PDAM Denum Benuanta Kabupaten Bulungan Nuh Galeba yang sudah diundang secara resmi tidak hadir.

Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Syarwani yang ditemui usai pertemuan menyampaikan bahwa ada sejumlah putusan yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bulungan, dalam waktu dekat ini.

Pertama, tarif sewa ruko 3 sebesar Rp.14.400.000 per tahun harus segera dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati.

Dasar hukum penentuan tarif sewa ini yakni Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Bulungan Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

"Angka Rp.14 jutaan itu bukan keinginan kita. Tapi ada dasar hukumnya," ujarnya.

Selain itu, SK ini juga harus memuat tata cara pembayaran sewa. Dimana perkembangan terkini, sejumlah pedagang mengeluhkan cara pembayaran sekaligus untuk 1 tahun, dan harus dibayar dimuka. DPRD meminta agar cara pembayaran ini dirubah dan juga harus ditegaskan dalam SK Bupati tersebut.

"Jadi Rp.14 juta itu boleh dibayar sekaligus, mencicil per 6 bulan, atau opsi paling kecil per 3 bulan. Kita juga memahami kondisi pedagang yang ada disana. Kemampuannya nggak sama," katanya.

Dan ditegaskannya, SK Bupati ini harus bisa rampung dalam waktu 1 minggu kedepan.

"Kita minta dalam 1 minggu SK ini harus selesai. Supaya tidak menjadi polemik," kata Syarwani.(*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help