TribunKaltim/

IUP yang Dicabut Bisa Dilelang dan Dialihkan ke Perusahaan Lain

Jika Kementerian ESDM merekomendasikan Pemprov Kaltim mencabut, maka akan merugikan daerah pemilik wilayah.

IUP yang Dicabut Bisa Dilelang dan Dialihkan ke Perusahaan Lain
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Aktivitas tambang batu bara di Desa Mulawarman, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin menilai, ada sekitar 400 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang terancam dicabut, karena statusnya Non Clear and Clean (Non CnC).

Jika Kementerian ESDM merekomendasikan Pemprov Kaltim mencabut, maka akan merugikan daerah pemilik wilayah.

IUP yang dicabut bisa dilelang pemerintah pusat untuk dialihkan ke perusahaan lain.

"Jadi yang dicabut ini (IUP) dilimpahkan ke pusat. Pemerintah pusat punya kewenangan menghidupkan lagi IUP itu melalui proses lelang. Inikan konyol namanya," tegas politis yang juga pengacara senior di Kaltim ini kepada Tribun, Rabu (17/5/2017).

Dengan demikian, Dahri menyarankan kepada Pemprov Kaltim jika itu terjadi (IUP dicabut dan dilelang pemerintah pusat), maka perlu dipertimbangkan untuk merekomendasi pencabutan IUP.

Baca: Pencabutan Izin Perusahaan Tambang Batu Bara Non CNC Dilakukan Serentak

"Itu kalau masih dalam kapasitas kewenangan pemerintah provinsi, ya dipertimbangkan untuk dicabut," ucapnya.

Hanya saja, jika solusi perusahaan tambang itu mau bekerjasama dengan Perusda Pertambangan, maka diberikan syarat-syarat yang diatur untuk menjaga lingkungan, taat dan patuh membayar pajak dan royalti dan lainnya.

"Jadi kita tidak hanya menjadi penonton saja. Jadi kalau dicabut, maka itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau dikerjasamakan dengan BUMD/Perusda, bisa menghasilkan PAD sekaligus mengawasi perusahaan tambang," paparnya.

Menurut dia, solusi yang ditawarkan, perlu dipertimbangkan dan direspon pemerintah provinsi. Solusinya, kita harus formulasi kerjasama pemilik IUP dengan daerah. Dalam hal ini Perusda.

Halaman
12
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help