TribunKaltim/

Berkembang Isu, Trump akan Dimakzulkan, Berikut Prosesnya

Apalagi, Comey mengungkapkan, Presiden Donald Trump menekan dirinya menutup investigasi terhadap Michael T Flynn, mantan penasehat keamanan nasional.

Berkembang Isu, Trump akan Dimakzulkan, Berikut Prosesnya
AFP/NICHOLAS KAMM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump 

Baca: Ketahuan, Akun Twitter Presiden AS Pakai E-mail Gratisan

Senat kemudian memutuskan apakah akan mendengarkan saksi-saksi, dan jika demikian, apakah itu akan dilakukan secara langsung atau dalam rekaman video.

Akhirnya, Senat mengizinkan masing-masing pihak untuk menampilkan beberapa saksi melalui rekaman video.

Menurut mantan perwakilan Bob Barr, aturan yang diadopsi oleh Senat dalam persidangan Clinton -termasuk membatasi jumlah saksi dan lamanya deposisi- membuat proses pembuktian kasus lebih sulit jika dibandingkan dengan sidang di pengadilan federal.

Barr merupakan seorang anggota Partai Republik Georgia yang bertindak sebagai manajer DPR selama persidangan juga mantan pengacara Amerika Serikat.

"Impeachment adalah makhluk itu sendiri. Juri dalam kasus kriminal tidak mengatur peraturan untuk sebuah kasus dan tidak dapat memutuskan bukti apa yang ingin mereka lihat dan apa yang tidak mereka inginkan," jelas Barr.

Apa saja standarnya?

Konstitusi memungkinkan dilakukannya impeachment dan mengganti presiden karena alasan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat lainnya dan pelanggaran ringan.

Baca: Politisi PDI-P: Yang Punya Peluang, Sekarang Saatnya Makzulkan Jokowi!

Baca: Fachri: Boediono Pilih Mana, Pemakzulan DPR atau Tersangka KPK?

Namun tidak ada otoritas yang berfungsi sebagai pengawas mengenai bagaimana anggota parlemen memilih untuk menafsirkan standar tersebut.

Ini kemudian yang menimbulkan pertanyaan tentang keinginan politik mengenai analisis hukum.

Bagaimana dengan Amandemen 25?

Diadopsi pada 1967, Amandemen 25 memberikan mekanisme lain untuk pergantian presiden.

Hal ini lebih diarahkan untuk berurusan dengan seorang presiden yang menjadi terlalu cacat untuk melaksanakan tugas kantor, sebagai lawan dari pelanggaran hukum presiden.

Berdasarkan prosedurnya, jika wakil presiden dan mayoritas anggota kabinet mengatakan kepada Kongres bahwa presiden tidak dapat melakukan kekuasaan dan tugas kantornya, wakil presiden segera menjadi presiden.

Jika presiden membantah temuan tersebut, namun dua pertiga dari kedua majelis anggota Kongres setuju dengan wakil presiden, wakil presiden tetap menjadi presiden pengganti selama sisa masa jabatan. (Baratut Taqiyah)

Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help