TribunKaltim/

Ko‎misi IV DPRD Kaltim Pantau Pencairan Gaji Guru Honor

Yang penting, bulan ini dicairkan dan harus dibayarkan untuk gaji guru honor non PNS," ucap Zein.

Ko‎misi IV DPRD Kaltim Pantau Pencairan Gaji Guru Honor
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kaltim diperingati ratusan guru dengan cara berdemo di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (2/5/2017). Mereka mempertanyakan kejelasan dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), dan dana insentif untuk guru SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim menunggu dan memantau proses pencairan gaji guru honor (non PNS) yang dijanjikan bakal dicairkan 19 Mei 2017, setelah ada persetujuan pendahuluan anggaran P-APBD 2017 dari DPRD Kaltim, pada Rabu (3/5/2017) lalu, yang dibahas di Hotel Selyca, Samarinda.

Jumlah dana yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp 350 miliar. Hanya saja, dari Rp 350 miliar, untuk Bosda SMK dan SMA Negeri dan Swasta, TPP SMK/SMA dan Jasa Tenga Teknis dan non Teknis dicairkan total Rp 372.022.680.000.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Zein Taufiq Nurrohman mengatakan, sesuai dengan keputusan rapat pimpinan DPRD Kaltim yang menyetujui anggaran pendahuluan sebesar Rp 350 miliaran dijanjikan untuk kebutuhan guru dicairkan mulai 19 Mei 2017.

"Saya belum tahu apakah itu sekaligus bisa dicairkan atau bertahap. Tapi itu soal teknis pencairannya. Yang penting, bulan ini dicairkan dan harus dibayarkan untuk gaji guru honor non PNS," ucap Zein, dari Fraksi PAN DPRD Kaltim, Kamis (18/5/2017).

Ia berharap, proses penyaluran melalui sistem transfer melalui rekening ke guru yang menerimanya, tidak menimbulkan masalah. Sementara, untuk guru SMK/SMA negeri ditransfer oleh Dinas Pendidikan Kaltim.

"Teknis itu diserahkan ke Pemprov dan Dinas Pendidikan. Kita tetap akan kita pantau selama penyaluran atau pendistribusiannya. Mudah-mudahan lancar dan tepat waktu," pesan Zein.

‎Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Rita Artaty Barito, menambahkan, beberapa hari sebelumnya ada beberapa guru dari kabupaten/kota mempertanyakan soal gaji guru honor.

"Beberapa waktu lalu ada guru yang telepon ke saya. Saya bilangn tunggu tanggal 19 Mei. Kan Disdik sudah komitmen. Mudah-mudahan sesuai komitmen yang dibicarakan saat persetujuan pendahuluan anggaran," tambahnya. (*)

BOX

Persetujuan Pendahuluan Anggaran Perubahan APBD 2017 untuk pendidikan dan guru antara lain :

1. Mengakomodir :
- Bosda untuk SMA/SMK/SLB Negeri Rp 102.588.200.000
- Bosda untuk SMA/SMK/SLB Swasta Rp39.914.100.000
- TPP PTK PNS/SMA/SMK/SLB Negeri Rp 106.789.200.000
- TPP PTK NON PNS/SMA/SMK/SLB Swasta Rp15.325.200.000
‎- TPP PTK NON PNS/SMA/SMK/SLB Negeri‎ Rp 12.754.800.000
- TPP PTK PNS dan NON PNS. Serta BOSDA MA Negeri dan Swsta Rp 12.474.900.000
- Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis PTK NON PNS SMA/SMK/SLB Negeri Rp 51.019.200.000

‎2. Mengakomodir Besiswa Kaltim Cemerlang Rp27.196.800.000
3. Kegiatan Belanja Langsung pada Dins Pendidikan dan Kebudayan Prov Kaltim Rp 1.800.460.000
4. Kegiatan belanja langsung BPSDM Prov. Kaltim Rp 2.160.000.000

JUMLAH : Rp 372.022.860.000

Sumber : Hasil rapat TAPD Pemprov dan Banggar DPRD Kaltim di lantai 9 Hotel Selyca, Samarinda, Rabu (3/5/2017). (bud)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help