TribunKaltim/

Tak Kunjung Bangun Kebun Plasma, Izin Tiga Perusahaan Sawit ini Akan Dicabut

Tiga perusahaan itu yakni PT Bulungan Surya Mas Pratama (BSMP), PT Synergy Agro Resource, PT Alam Hijau Makmur,

Tak Kunjung Bangun Kebun Plasma, Izin Tiga Perusahaan Sawit ini Akan Dicabut
TRIBUNKALTIM.CO/DOAN PARDEDE
Bupati Bulungan Sudjati dan Wakil Bupati Ingkong Ala melakukan panen di salah satu kebun plasma yang ada di Kabupaten Bulungan, beberapa waktu lalu 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Evaluasi Kegiatan Perusahaan Sawit Besar (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Bulungan kembali digelar di kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Jumat (19/5/2017).

Terungkap, luas lahan perkebunan yang ada di Kabupaten Bulungan berdasarkan IUP sebesar 271.113,48 hektare.

Sementara Izin pembukaan lahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 mencapai 128.289,52 hektare. Dan realisasi pembangunan kebun untuk luas tanam 79.539,34 hektare yakni, kebun inti seluas 68.384,11 hektare (85,98 persen) dan kebun plasma seluas 11.155,23 hektare (14,02 persen).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan M Iqbal mengaku bahwa persentase kebun plasma yang hanya 14,02 persen mengecewakan.

"Artinya ada penurunan dibanding tahun 2016 lalu. Tahun lalu, kita sudah mencapai 17 sekian persen," ujarnya.

Berdasarkan pengamatan secara keseluruhan, kata dia, menurunnya persentase ini diakibatkan perusahaan lebih fokus mengerjakan inti, dan meninggalkan kewajiban plasma. Padahal sesuai Permentan Nomor : 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, , baik inti dan plasma ini harusnya dikerjakan bersamaan.

"Harusnya, kalau dia melaporkan intinya bertambah, plasmanya juga bertambah. Ini tidak, intinya saja yang bertambah. Makanya persentasenya menurun," ujarnya.

Terkait kewajiban kebun plasma, dari total 26 perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Bulungan, ada 3 perusahaan yakni PT Bulungan Surya Mas Pratama (BSMP), PT Synergy Agro Resource, PT Alam Hijau Makmur, yang menurutnya cukup menyita perhatian. Perusahaan-perusahaan ini menurutnya sudah beri Surat Peringatan (SP) II.

Jika tetap bandel, tidak menutup kemungkinan IUP perusahaan-perusahaan ini akan dibekukan atau dicabut. Secara keseluruhan, kata Iqbal, hasil evaluasi ini akan disampaikan ke Bupati Bulungan.

"Nanti tergantung pak Bupati, apakah dia langsung dibekukan atau bagaimana, atau dicabut," ujarnya.(*)


Penulis: Doan E Pardede
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help