TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Tarif Dasar Listrik Naik Rakyat Menjerit

Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut subsidi listrik 18,9 juta pelanggan rumah tangga mampu dengan daya R-1 atau 900 volt ampere (VA)

Tarif Dasar Listrik Naik Rakyat Menjerit
KOMPAS IMAGES
Gardu listrik PLN 

Oleh : Freijae Rakasiwi
Menteri Sosial Politik BEM KM Unmul 2017
freijaer@gmail.com

Masih ingatkah awal tahun 2017 masyarakat diberi kado terindah oleh pemerintah yaitu kenaikan kebutuhan masyarakat ? Mulai dari harga BBM, tarif STNK dan tarif dasar listrik yang merugikan rakyat.
Pencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan, melonjaknya harga cabai merah yang menyebabkan inflasi bagi indonesia, tingkat kriminalitas tinggi yang membuat resah masyarakat dan Kenaikan tarif Penerbitan STNK, BPKB, Dan Plat kendaraan bermotor hingga 3x lipat.
Diperparah lagi, kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA (biasa digunakan rakyat kecil) dari Rp.605/kWh akan menjadi Rp.1467,28/kWh. Sudah diberlakukan berkala mulai 1 Januari 2017 yang lalu.
Tentu, jika kita berbicara listrik pasti menjadi pasokan utama dalam kehidupan masyarakat. Karena listrik merupakan nyawanya produktivitas masyarakat. Namun, hari ini masyarakat kembali harus menjerit dan resah akibat kenaikan tarif dasar listrik bahkan pemerintah mencabut subsidi listrik untuk pengguna 900 VA yang notabene penggunanya masyarakat kecil dan menengah.
1 Mei 2017 sudah ketiga kalinya tarif dasar listrik mengalami kenaikan secara berkala oleh pemerintah. Masyarakat harus menerima luka mendalam karena harus membayar sebesar Rp. 1,352/kwh untuk pengguna 900 VA mulai Mei 2017.
Latar belakang kenaikan TDL
Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut subsidi listrik 18,9 juta pelanggan rumah tangga mampu dengan daya R-1 atau 900 volt ampere (VA) mulai 1 Januari 2017. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan anggaran subsidi listrik pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2017 sekitar Rp20 triliun. Pemerintah berdalih pencabutan subsidi dengan menaikan tarif untuk menambah infrastruktur listrik di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara, saat ini ada sekitar 23 juta pelanggan listrik rumah tangga 900 VA. Hanya 4,1 juta pelanggan yang dinilai masih layak mendapatkan subsidi listrik dan tidak mengalami kenaikan tarif.
Sedangkan sebanyak 18,9 juta pelanggan rumah tangga 900 VA lainnya dinilai sudah mampu untuk membayar tarif listrik dengan harga keekonomian. Sehingga Pemerintah memutuskan menaikkan tarif listrik pelanggan mampu 900 VA secara bertahap setiap dua bulan hingga mencapai harga keekonomian.
Tarif dasar listrik 900 VA akan mengalami kenaikan pada 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, 1 Mei 2017, dan pada 1 Juli 2017 akan disesuaikan tarifnya bersamaan dengan 12 golongan tarif lainnya setiap tiga bulan.
Kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga mampu 900 VA tahap pertama telah dilakukan pada 1 Januari lalu. Kenaikan sekitar 35 persen dari Rp605 menjadi Rp790 per kilowatt jam (kWh) atau sebulannya tagihan listrik mencapai rata-rata Rp100 ribu.
Kenaikan tarif tahap kedua dilakukan awal bulan maret, Rabu 1 Maret 2017. Kenaikan sebesar 38 persen menjadi Rp1.090 per kWh dengan rata-rata tagihan Rp137 ribu per bulan.
Sedangkan, tepat 1 Mei 2017, tarif listrik dinaikkan lagi sebesar 24 persen atau menjadi Rp1.352 per kWh, artinya tarif listrik per bulan mencapai Rp170 ribu bagi golongan 900 VA non subsidi. Asumsi ini ditetapkan oleh PLN, dengan rata-rata konsumsi listrik R-1 untuk rumah tangga mampu per bulan sekitar 126 kWh.
Pencabutan subsidi kali ini memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Total kenaikan mencapai 90% ini benar-benar membuat masyarakat harus mengencangkan ikat kepala lebih kencang untuk memutar kepala agar pengeluaran tidak membengkak.
Pencabutan subsidi listrik tersebut didasari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik PT PLN (Persero). Peraturan tersebut mengatur penerapan tarif nonsubsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi.
Berapa tarif yang ditetapkan pemerintah ?
Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan PT PLN (Persero), sepanjang 2017 ini terjadi kenaikan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA. Secara bertahap, tarif untuk pelanggan tersebut naik dari Rp 605 menjadi Rp791/kwh per 1 Januari 2017, Rp 1.034/kwh mulai 1 Maret 2017, dan Rp 1.352/kwh pada 1 Mei 2017. Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga pengguna listrik 900 VA dikenai penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif non-subsidi lainnya.
Pemerintah seperti biasa, mencoba mencari rasionalisasi terhadap kenaikan TDL tersebut. Namun menjadi catatan penting, rasionalisasi tersebut cenderung lebih memihak kepentingan pasar dibandingkan kepada rakyat, khususnya kaum miskin. Berikut beberapa alasan yang digunakan oleh Pemerintah, sebagai alasan terhadap kenaikan TDL.
Pertama, alasan kenaikan TDL ini ditujukan agar pemerintah mampu menalangi atau menurunkan besaran subsidi agar tepat sasaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2017 sekitar Rp20 triliun.
Kedua, alasan stabilitas produksi dan pasokan listrik PLN, khususnya konsumsi masyarakat. Ini tentu saja bisa kita lihat secara sosiologis, dimana persoalan listrik yang sering padam menjadi alasan kenaikan TDL. Wajar saja ketika kemudian, konsumsi opini ditengah masyarakat hanya berputar pada 2 hal, listrik murah yang mati bergilir atau listrik mahal yang lancar.
Ini jelas merupakan suatu bentuk pemaksaan pilihan bagi masyarakat dan menimbulkan dilema yang berujung keresahan. Karena Pemerintah, bukannya tidak memiliki opsi atau alternatif lain. Namun sekali lagi, keberpihakanlah yang menentukan dari regulasi kenaikan TDL ini. Dan Pemerintah jelas telah mengorbankan rakyat kecil dengan pola-pola tersebut. Pemerintah berdalih bahwa kenaikan TDL tidaklah berlaku bagi pelanggan dari tingkat ekonomi yang dikategorikan sederhana atau miskin. Pemerintah bahkan menegaskan bahwa kenaikan juga dinilai sudah mempertimbangkan rasa keadilan.
Kelemahan dari kenaikan TDL
1.Terjadinya kenaikan inflasi yang akan ikut mempengaruhi kenaikan harga barang-barang pokok.
2. Sangat merugikan pihak industri karena biaya produksi meningkat.
3. Kenaikan tarif dasar listrik diberlakukan di waktu yang kurang tepat, disaat menjelang puasa juga di tahun ajaran baru yang sangat memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan masyarakat.
4. Adanya pengurangan tenaga kerja dan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di perusahaan dan pabrik-pabrik karena membengkaknya biaya produksi akibat TDL naik.

5. Kenaikan biaya hidup lebih besar lagi yang mencakup biaya pendidikan juga harga kebutuhan bahan pokok sehari-hari
Berdasarkan berbagai dampak tersebut, pemerintah harus mengkaji ulang beserta analisis SWOT lebih dalam lagi dan pemerintah tidak kembali menaikkan TDL. Jika tetap ingin menaikkan tarif, pemerintah atau PLN harus menggaransi bahwa tidak ada lagi pemadaman bergilir dan semua daerah teraliri oleh listrik.
Listrik merupakan sumber kehidupan. Pasokan dan distribusi ke semua wilayah Indonesia yang menjadi kebutuhan mendesak bukan menaikan TDL dan mencabut subsidi yang menyebabkan masyarakat membeli "lilin" untuk menerangi kehidupan di rumah. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help