TribunKaltim/

95 Persen Pegawai Puskesmas Sempaja Pergi Studi Banding, Petugas Pengganti "Upahan" Disiagakan

Dari komposisi 43 orang yang berangkat dari 45 pegawai, artinya proporsi pegawai yang berangkat studi banding mencapai 95 persen. ‎

95 Persen Pegawai Puskesmas Sempaja Pergi Studi Banding, Petugas Pengganti
TRIBUN KALTIM / BUDHI HARTONO
?Dua anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ahmed Reza Fachlevi (mengenkan topi pkai t-shirt warna biru) dan Luther Kapuangan, melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Sempaja, Samarinda, setelah menerima laporan kemrin, puluhan pegawai puskemas studi banding ke Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (19/5/2017 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ahmed Reza Fachlevi mempertanyakan sertifikasi sejumlah pegawai pengganti di Puskesmas Sempaja, Kecamatan Sempaja Utara, Samarinda.‎

Sementara 43 pegawai Puskesmas Sempaja melakukan kunjungan studi banding ke Probolinggo, Jawa Timur, 18-23 Mei 2017.

" Jumlah pegawai Puskesmas Sempaja yang berangkat 43 orang. Yang ada hanya satu dokter dan satu staf yang tidak ikut berangkat," kata Reza anggota DPRD Samarinda dari Partai Nasdem didampingi Luther Kapuangan (anggota Fraksi PDI Perjuangan), usai inspeksi ke beberapa bagian ruangan di Puskesmas Sempaja, Samarinda, Jumat (19/5/2017).

Dari komposisi 43 orang yang berangkat dari 45 pegawai, artinya proporsi pegawai yang berangkat studi banding mencapai 95 persen.

(Baca juga: 43 Pegawai Puskemas Sempaja Berangkat Studi Banding, Ini Hasil Sidak Komisi IV )

Bahkan, Reza dan Luther juga memeriksa di bagian farmasi. Di ruangan itu, ia meminta keterangan beberapa perawat dan petugas apoteker, sambil meminta kartu identitas mereka.

"Mereka mengaku mahasiswa farmasi. Dan siswa-siswa yang sedang praktek kerja lapangan," ungkapnya.

‎Beberapa perawat dan apoteker mengaku hanya bertugas sementara untuk mengganti pegawai di Puskesmas Sempaja.

"Saya cuma diminta tugas disini selama empat hari saja," kata Yuni, saat ditanya sebagai petugas pengganti.

Menurut Reza, patut dipertanyakan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Samarinda dan aparat penegak hukum. Pasalnya, tenaga pengganti (bayaran) harus jelas sertifikasi sebagai tenaga medis.

"Saya tanya ke mereka tidak bisa menunjukan bukti (sertifikasi). Dalam aturannya juga tidak dibenarkan menggunakan tenaga medis bayaran," katanya.

Sementara, Inspektorat Kota Samarinda, Andi S yang ikut sidak menegaskan, bahwa kebarangkatan pegawai dengan jumlah yang banyak, tidak dibenarkan.

Apalagi, lanjut Andi, pegawai puskesmas sebagai lembaga vital untuk kepentingan pelayanan masyarakat sekitar. ‎

"Perlu kami tindaklanjuti persoalan ini. Pasti akan kita minta penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda," pungkasnya. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help