Opini

Generasi Millennial Modal Reformasi Birokrasi

Bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menarik disetiap sisinya, generasi millenial yang bisa menimbulkan masalah, ternyata juga bisa membawa berkah

Generasi Millennial Modal Reformasi Birokrasi
tribunkaltim.co/geafry necolsen
Ilustrasi 

Tri wahyuni
Analis Kebijakan PKP2A III LAN
triw728@gmail.com

Berbicara kesuksesan dari sebuah kebijakan, tentu tidak bisa dilihat hanya dari aspek pengambil, penentu atau produk dari satu kebijakan. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kebijakan sebuah organisasi tidak kalah penting untuk diperhatikan.
SDM yang merupakan salah satu simbol sebuah kedinamisan juga harus 'terpahami' dari aspek karakteristik, jumlah kekuatannya, maupun pola pengembangannya.
Kedinamisan SDM merupakan sesuatu yang given, yang harus diterima, diolah dan dijaga keberadaannya agar organisasi (apapun itu, entah swasta ataupun pemerintah) mampu beradaptasi dan eksis sesuai dengan 'peruntukannya'.
Eksistensi organisasi dibutuhkan karena, dalam tuntutan perubahan yang begitu masif, menjadi organisasi yang survive saja tidak cukup (cepat atau lambat organisasi tersebut akan mati dengan sendirinya).
Oleh karenanya, eksistensi adalah sebuah kebutuhan, karena dengan eksis menurut perspektif penulis (menyitir sebuah iklan) 'membuat hidup menjadi lebih hidup". Dengan kata lain, organisasi yang eksis akan menempatkan dirinya untuk bisa terus bergerak menjadi lebih baik dalam menjalankan nilai bisnisnya.
Organisasi pemerintah yang terepresentasikan dengan SDM-nya bernama aparatur juga menuntut dirinya untuk terus melakukan pembenahan. Pembangunan aparatur Negara melalui reformasi birokrasi dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.
Program nasional reformasi birokrasi sebagaimana tersebut di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi telah meneguhkan komitmen bahwa visi reformasi birokrasi adalah "Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Governance).
Dalam usaha menjadikan pemerintahan kelas dunia, grand design reformasi birokrasi telah menetapkan waktu perwujudannya di tahun 2025.
Di dalam Jarak waktu menuju ke tahun 2025 berbagai perubahan dan fenomena tidak bisa kita cegah kemunculannya. Ketika perubahan dan fenomena tersebut muncul, yang dapat kita lakukan adalah mengolahnya (bukan menekan atau menolaknya), agar bisa menjadi kekuatan yang dapat membantu akselerasi perwujudan reformasi birokrasi.
Salah satu fenomena SDM yang harus dapat terkelola dengan baik dari rangkaian proses perwujudan reformasi birokrasi adalah fenomena generasi langgas atau generasi Y. 'Kodrat alam" telah menetapkan bahwa Arah masa depan Indonesia akan berada di tangan generasi langgas atau generasi Y atau dikenal juga generasi milineal yang lahir pada rentang waktu 1980 - 2000.
Pada tahun 2020, tiga tahun lagi, generasi Y ini akan mendominasi dunia kerja dengan jumlah populasi usia produktif mencapai 70 persen dari jumlah total penduduk. Dominasi usia produktif inilah yang disebut sebagai bonus demografi (Kompas, 11 Februari 2017).
Angka 70 persen yang notabene merupakan usia angkatan kerja berkisar di antara usia 15 - 64 tahun, adapun 30 persen penduduk yang tidak produktif berada di usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun. Bonus demografi ini akan berlangsung hingga tahun 2030. Dengan demikian, di periode 2030 -2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif (antara news.com).
Dalam kondisi nyata saat ini, mungkin sudah ada sebagian (sebagian besar) organisasi pemerintah yang merasakan 'kehadiran' generasi millennial tersebut. Dengan jumlah yang mungkin signifikan, tentu akan ada jarak (gap) perilaku, pemikiran dan kebijakan yang tentu tidak dapat terhindarkan dengan generasi sebelumnya (generasi X maupun generasi baby boomer). Gen Y yang notabene adalah generasi Facebook, MySpace, Twitter, dan Second Life (Cran, 2014) dianggap 'sering' menimbulkan masalah tersendiri.
Gaya bekerja yang tidak terlalu suka terikat serta Ketersediaan dan pembaruan teknologi yang rata -rata menjadi tuntutan dan keluhan mereka sering menjadi masalah organisasi yang kurang terdeteksi tapi sangat berpengaruh pada ritme kerja yang dirasakan. Keberadaan teknologi akan membuat mereka cenderung 'betah' untuk bekerja. Selama organisasi bisa menyediakan sapras tentu tidak menjadi masalah.
Namun sebagaimana kita mahfum bahwa tidak semua organisasi pemerintah mempunyai peruntungan yang masing-masing sama dalam penyediaan sapras, sehingga bisa muncul sedikit masalah (in-efisiensi potensi) jika energi SDM generasi millenial di bidang teknologi tidak tersalurkan di tempat kerja dengan baik.
Bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menarik disetiap sisinya, generasi millenial yang bisa menimbulkan masalah, ternyata juga bisa membawa berkah dengan pengelolaan yang proporsional. Kekuatan generasi tersebut dari sisi teknologi diharapkan dapat membantu perbaikan berbagai persoalan pemerintahan di negeri ini, seperti upaya peningkatan daya saing Indonesia. Daya saing Indonesia saat ini merosot dari peringkat ke-37 tahun lalu menjadi peringkat ke-41 tahun ini dari 138 negara (Kemenperin.go.id). Dalam laporan Indeks Daya Saing WEF 2016 - 2017, posisi Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan negara tetangganya di Asia tenggara seperti Thailand (34), malsyia (25), dan Singapura (2). Persoalan lain yang juga dapat diperbaiki melalui keberadaan generasi milineal adalah perbaikan kondisi pelayanan publik. Menurut Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, dalam catatannya, peringkat standar pelayanan publik di Indonesia merupakan yang terburuk di Asean. "bahkan dari 180 negara yang disurvey di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke 117 (Bisnis.com, 04 Februari, 2017).
Berkaitan dengan upaya perbaikan daya saing Indonesia, Setidaknya ada 16 permasalahan mendasar di Indonesia yang paling mendapatkan sorotan dari WEF, salah satunya adalah in-efisiensi Birokrasi Pemerintah (CNN Indonesia, 29 September 2016). Persoalan efisienasi bisa tepat solusinya di tangan generasi milineal. Dengan kemampuan dan kecenderungannya di bidang teknologi persoalan efisiensi yang salah satunya terepresentasikan dengan berbagai sistem e-goverment akan lebih mudah terwujudkan di tangan para generasi mileneal. Hal ini sejalan dengan yang tersebut di dalam Permenpan No. 11 Tahun 2015 mengenai roadmap RB 2015 - 2019 (jilid ke-2), yang menyebutkan bahwa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, yang diantaranya meliputi: Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan. Adapun penerapan tersebut dilaksanakan melalui strategi: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. Begitupun terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik merupakan persoalan yang penyelesaiannya dapat terjembatani dengan potensi sense of tehnologi yang dimiliki oleh generasi mileneal.
Dengan besarnya potensi sekaligus karakteristik yang dimiliki generasi millennial tersebut di dalam konteks RB, perlu untuk diperhatikan bahwa 'kepercayaan' atas potensi perubahan untuk menjadi lebih baik secara cepat di tangan generasi mileneal tersebut, harus diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan yang 'cukup dan pas', karena generasi millennial juga dikenal sebagai generasi yang lebih labil. Oleh karenanya, keberadaan 'mereka' harus selalu diarahkan untuk mengacu kepada nilai-nilai mental yang baik sebagaimana Area Perubahan yang tersebut di dalam roadmap RB jilid ke-2, bahwa Mental Aparatur/ASN (tanpa terkecuali) harus mengacu pada upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, dan peningkatan kepuasan masyarakat (*).

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved