Opini

Investment Grade dan Opini WTP, Apa Selanjutnya?

Kedua kado ini menjadi oase yang sangat berarti di tengah berbagai berita dan peristiwa munculnya benih-benih disintegrasi bangsa.

Investment Grade dan Opini WTP, Apa Selanjutnya?
net
Gedung BPK RI 

Indra Soeharto
Dosen paruh waktu di Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan.
indrasoeharto@yahoo.com

Tak berselisih lama dari perayaan hari kebangkitan nasional tahun ini, pemerintahan Presiden Jokowi memberi 2 buah kado yang layak untuk dicatat dan diapresiasi. Kado yang pertamaadalah membaiknya credit rating untuk Indonesia versi Standard & Poor’s (S&P). Pada tanggal
19 Mei 2017 yang lalu, credit rating Indonesia yang semula BB+ dinaikkan menjadi BBB-. Kado yang kedua adalah didapatnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan PemeriksaKeuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun buku 2016. Kedua
kado ini menjadi oase yang sangat berarti di tengah berbagai berita dan peristiwa munculnya benih-benih disintegrasi bangsa.
Apa Artinya?
Standard and Poor’s (S&P) - salah satu lembaga pemeringkat kredit internasional telah menaikkan credit rating Indonesia dari sebelumnya BB+ (non-investment grade) menjadi BBB- (investment grade). Dengan rating/peringkat yang baru ini, artinya, Indonesia ditempatkan pada status investment grade alias layak untuk dijadikan tujuan investasi. Kenaikan peringkat itu diberikan setelah menilai kebijakan anggaran pemerintah yang dianggap lebih realistis. S&P menilai bahwa kebijakan anggaran pemerintah saat ini akan dapat membatasi kemungkinan memburuknya defisit serta mengurangi risiko peningkatan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari sisi penerimaan Negara, S&P juga
memperkirakan adanya perbaikan di sisi penerimaan sebagai buah dari program tax amnesty. Pemberian opini WTP oleh BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 juga patut diapresiasi. Opini WTP untuk LKPP 2016 didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87
laporan keuangan instansi. Sebanyak 74 instansi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 instansi memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan untuk 6 instansi, BPK tidak memberikan pendapat. Opini WTP ini baru pertama kali diraih oleh pemerintah sejak paket undang-undang keuangan negara diterapkan pada tahun 2004. Di tahun 2004-2009, BPK tidak memberikan pendapatuntuk LKPP, alias disclaimer. Di tahun 2010-2015, LKPP mendapatkan opini WDP dari BPK. Barulah untuk tahun buku 2016, untuk kali pertama, BPK memberikan opini WTP bagi LKPP.
Apa Selanjutnya?
Diraihnya investment grade untuk Indonesia merupakan sebuah pengakuan bahwa saat ini kebijakan perekonomian kita dianggap sudah on the right track. Walaupun begitu, PR besar yang masih harus diwujudkan oleh pemerintah adalah untuk memenuhi target pendapatan negara – terutama dari perpajakan - yang tahun ini mencapai hampir 1500 Triliun Rupiah. Terpenuhinya target pendapatan negara ini menjadi sangat penting untuk memastikan terwujudnya program-program prioritas dan terjaganya rasio utang pemerintah terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB). Pada akhirnya, capaian-capaian tersebut tentu akan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Diraihnya opini WTP diartikan bahwa LKPP tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang secara material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dengan kata lain, BPK, sebagai sebagai auditor pemerintah, telah memberikan jaminan
yang memadai alias “reasonable assurance” atas LKPP. Yang patut digarisbawahi, opini yang diberikan oleh BPK ini bukanlah sebuah “absolute
assurance”, artinya, walaupun sudah memperoleh opini WTP, bukan berarti LKPP sudah bersih dan steril dari penyimpangan, penyelewengan/fraud dan juga korupsi. Bukan satu atau dua kali, instansi atau pemerintah daerah yang diganjar opini WTP oleh BPK, ternyata pejabatnya justru
tertangkap korupsi. Akhirnya, kenaikan credit rating untuk Indonesia dan berhasil diraihnya opini WTP untuk LKPP
tahun buku 2016 tentu boleh dirayakan dan disyukuri. Tapi, ini bukanlah akhir dari pekerjaan, melainkan harus dijadikan awal yang baik untuk menunaikan PR-PR besar lain yang masih menanti untuk diwujudkan. Selamat (terus) bekerja! (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved