Opini

Berkaca Pada Green Municipality di Brasil

Hutan diberbagai belahan dunia terus mengalami penyusutan tak terkecuali di Brasil, salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia.

Berkaca Pada Green Municipality di Brasil
IST
ilustrasi 

Alfan Subekti
Project Lead Green Growth Compact The Nature Conservancy
alfan.subekti@TNC.ORG

Hutan diberbagai belahan dunia terus mengalami penyusutan tak terkecuali di Brasil, salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia. Negara berpenduduk sekitar 200 juta jiwa ini juga menghadapi permasalahan kehutanan yang hampir sama dengan Indonesia. Deforestasi yang disebabkan oleh berbagai aktifitas ekonomi seperti proyek perluasan jalan dan kereta api, perluasan lahan pertanian dan peternakan serta konsesi kayu memberi kontribusi besar terhadap pembukaan area hutan di Brasil.
Laporan Food and Agriculture Organization menyebutkan pada kurun waktu antara tahun 1990 dan 2005 Brasil kehilangan hutan seluas 42.330.000 hektar (163.436 mil persegi), ira-kira seukuran California. Ini menunjukan tekanan yang diakibatkan faktor ekonomi terhadap hutan semakin kuat, terutama karena perluasan wilayah pertanian.
Tekanan deforestasi yang semakin meluas membuat kota Paragominas dan beberapa kota/kabupaten lain di Provinsi Para, Brasil, mendapatkan embargo dari pemerintah pusat pada tahun 2008. Dampak turunan dari embargo tersebut membuat seluruh pendanaan perbankan maupun program pembangunan infrastruktur dari pemerintah federal terhenti.
Provinsi Para sendiri merupakan salah satu wilayah dengan luas kedua terbesar di Brasil dengan total wilayah 1.247.689,5 Km2. Para dihuni kurang lebih 8 juta jiwa yang tersebar di 20 municipalities (setingkat kabupaten/kota).
Perekonomian di Provinsi Para didominasi oleh sektor jasa dengan kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 40,9% diikuti oleh sektor industri 36,3%. Sementara sektor pertanian berkontribusi lebih dari 20% PDRB. Menurut institusi yang mengatur promosi investasi di Para, provinsi ini menargetkan US 50 miliar dolar investasi publik dan swasta pada tahun hingga 2015.
Untuk menghadapi embargo dan mengembangkan ekonomi hijau di wilayahnya, pemerintah Provinsi Para meluncurkan Program Green Municipality pada tahun 2011. Program ini bertujuan untuk menurunkan tingkat deforestasi secara drastis dan mengubah basis dari perekonomian pedesaan di provinsi Para yang berskala luas dan saling menguasai.Pengelolaan program publik ini dibentuk oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kementerian publik, perusahaan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Setidaknya 107 municipalitytelah bergabung dalam program ini.
Beberapa strategi program antara lain adalah membangun pondasi bagi ekonomi berbasis hutan dalam pengelolaan hutan alam serta penyelenggaraan pembayaran jasa lingkungan (PES), meningkatkan pengelolaan lahan pertanian secara intensif serta reforestasi di wilayah yang telah dibuka, kemudian menyediakan peraturan lingkungan melalui CAR (Registri Lingkungan Pedesaan) dan LAR (Perijinan Lingkungan Pedesaan).
Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Provinsi Para dalam menekan deforestasi telah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ketika semua elemen mempunyai komitmen dan tujuan yang sama Program Green Municipality dapat berhasil. Ini menunjukan bahwa membangun sebuah kebijakan tidak akan berhasil jika pihak-pihak terkait tidak mempunyai komitmen dan kesepakatan bersama.
Selain itu juga diperlukan kebijakan sistem sangki dan insentif, sehingga pihak-pihak baik pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang terlibat dapat diikat secara legal, sehingga pihak-pihak baik yang melanggar maupun ikut menyukseskan akan mendapat ganjaran dan hukuman sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

Lebih jauh lagi dukungan dari perbankan serta pemerintah pusat dalam memberikan sanksi bagi daerah yang masih melakukan praktik-praktik deforestasi ternyata sangat efektif dalam memberikan efek jera bagi pemerintahan kabupaten/kota. Sebaliknya, insentif yang diberikan berupa kemudahan pembangunan infrastruktur maupun pencairan kredit pertanian menjadi pemicu terciptanya pembangunan sektor ekonomi yang menggeliat.
Program Green Growth Compact (GGC) yang hampir sama dengan Green Municipality telah dijalankan di Kalimantan Timur sejak 2016 lalu. Kisah keberhasilanProvinsi Para yang membuktikan bahwa pembangunan ramah lingkungan dapat diselaraskan sehingga mengurangi deforestasi bisa menjadi bekal untuk menyukseskan GGC. Semangat Provinsi Para dan Kota Paragominas hendaknya dapat menjadi cambuk, sehingga komitmen yang sudah dibangun dalam Kesepakatan Pembangunan Hijau (Green Growth Compact) dapat implementasikan.
Inisiatif menjadi "Provinsi Hijau" ini lahir dari kesepahaman dan kebijakan pro-lingkungan yang dideklarasikan pemerintah daerah se-Kalimantan Timur bersama pihak swasta dan masyarakat sipil. Komitmen kemitraan ini akan mendorong pembangunan yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan..
Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan penurunan deforestasi sebesar 80 persen pada 2020 yang tertuang dalam dokumen rencana aksi yang nyata, di antaranya Strategi Pembangunan Rendah Emisi Karbon, Deklarasi Kaltim Hijau dan Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAD GRK). Selain itu, Kaltim juga memiliki Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), yang merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk melakukan koordinasi mitigasi dan adapatasi perubahan iklim di Kalimantan Timur.
Para pihak yang menandatangani kesepakatan ini antara lain dari berbagai unsur seperti pemerintah, swasta, perwakilan masyarakat, serta LSM. Komitmen yang tertuang dalam kertas putih kesepakatan ini merupakan awal upaya kita untuk mendukung pembangunan hijau.
Paradigma pembangunan yang mengedepankan eksplotasi sumber daya alam secara berlebihan baik itu pada sumber daya mineral ataupun hutan harus mulai ditinggalkan karenabaik jangka pendek maupun jangka panjang justru akan berdampak buruk terhadap lingkungan.
Melihat dampak praktek pemanfaatan lahan tak berkelanjutan terhadap kelestarian lingkungan, mari kita secara bersama-sama menjaga dan terus mengawal agar tahap-tahap yang telah disusun dan direncanakan dalam Kesepakatan Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur dapat dimplementasikan dengan baik dan menjadi contoh bagi provinsi lainnya.. Semangat dan keberhasilan yang dicapai oleh Provinsi Para di Brasil dapat menjadi contoh bagi kita semua tentang bagaimana sebuah komitmen yang dibuat jika dijalankan akan berbuah keberhasilan. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved