Opini

Siapa Mengawasi BPK?

Auditor dan pejabat BPK diduga menerima suap/gratifikasi dari kementerian tersebut. Disinyalir, suap ini bertujuan untuk memastikan diberikannya opini

Siapa Mengawasi BPK?
Kompas.com
Ilustrasi 

Oleh: Indra Soeharto
Dosen paruh waktu di Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan.
indrasoeharto@yahoo.com

Pada 19 Mei 2017 yang lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun buku 2016.
Ini adalah kali pertama LKPP memperoleh opini WTP, sejak diberlakukannya Undang-Undang no. 15 tahun 2004 tentang keuangan negara.
Presiden Jokowi mengapresiasi kementerian dan lembaga yang laporan keuangannya berhasil memperoleh opini WTP dari BPK. Tak Cuma itu, Presiden Jokowi juga diberitakan memarahi kementerian dan lembaga yang tahun ini tidak berhasil memperoleh opini WTP dari BPK.
Tak sampai dua minggu kemudian, BPK kembali membuat berita dengan tertangkapnya auditor BPK, pejabat BPK dan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Auditor dan pejabat BPK diduga menerima suap/gratifikasi dari kementerian tersebut. Disinyalir, suap ini bertujuan untuk memastikan diberikannya opini WTP bagi laporan keuangan kementerian tersebut.
Peristiwa ini tentu amat memprihatinkan. BPK sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki tugas utama mengawasi pengelolaan keuangan negara, ternyata malah terindikasi bermain mata dengan instansi yang diawasinya.
Menanggapi peristiwa ini, banyak pihak kemudian baru tersadar akan dua hal. Yang pertama, bahwa diperolehnya opini WTP bukanlah jaminan sterilnya pengelolaan keuangan dari praktekpraktek tak terpuji. Yang kedua, mulai muncul pertanyaan, siapa yang bisa dan boleh memeriksa dan mengawasi BPK? Apakah penguatan pengawasan internal saja akan mampu menjamin dan memastikan bahwa BPK menjalankan tugas serta wewenangnya dengan semestinya?
Upaya Pengawasan BPK
Sebagaimana lazimnya sebuah organisasi, pengawasan dan pengendalian internal memiliki peran penting untuk memastikan bahwa seluruh aturan, proses dan prosedur sudah dijalankan dengan semestinya.
Demikian pula halnya dengan BPK. Peristiwa OTT yang melibatkan auditor BPK memberi PR besar bagi sistem pengawasan internal BPK, untuk mampu memastikan bahwa seluruh proses di BPK sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada.
Para anggota BPK, sebagai unsur pimpinan lembaga, memiliki peran yang sangat penting, sebagai “penjaga gawang” terakhir, untuk memastikan dan menjaga mutu dari seluruh ‘produk’ (opini) yang dihasilkan oleh BPK.
Tak cuma pengawasan oleh pihak internal, BPK juga telah memiliki mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Merujuk kepada pasal 33 Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK dan peraturan BPK no. 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN), diamanatkan bahwa wajib dilakukan peer review terhadap BPK setiap 5 tahun sekali. Peer review ini antara lain bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian mutu BPK telah didesain dan implementasikan secara efektif.
Peer review ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan negara lain, yang ditunjuk dengan persetujuan DPR. Sampai saat ini, BPK RI sudah 3 kali menjalani peer review dengan hasil yang baik, di tahun 2004, 2009 dan 2014. Secara berturut-turut, peer review dilaksanakan oleh Badan
Pemeriksa Negara Selandia Baru (2004), Badan Pemeriksa Negara Belanda (2009) dan Badan Pemeriksa Negara Polandia (2014).
Kegiatan peer review ini melengkapi pemeriksaan laporan keuangan BPK yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Independen, yang penunjukannya dilakukan oleh DPR RI.
Efektif?
Berlapisnya mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh BPK, tentulah di satu sisi cukup melegakan. Namun demikian, kejadian OTT yang melibatkan auditor BPK, menjadi alarm peringatan bahwa mekanisme pengawasan terhadap BPK, baik oleh pihak internal maupun
eksternal, masih perlu terus ditingkatkan. Hasil peer review yang baik dan tersedianya mekanisme pengendalian internal, ternyata belum sepenuhnya mempersempit ruang gerak perilaku koruptif oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Sistem Pengendalian Internal BPK harus mampu terus mempersempit ruang gerak para maling dan berkejaran dengan kelicikan mereka yang siap memanfaatkan lubang ketentuan dan lubang pengawasan sekecil apapun, untuk kepentingan pribadinya. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved