Opini

Kaltim Inklusif, Manfaat Pembangunan bagi Semua

Perekonomian Kaltim sangat didominasi oleh sektor yang berbasis sumber daya tidak terbarukan, seperti pertambangan batubara dan migas.

Kaltim Inklusif, Manfaat Pembangunan bagi Semua
Tribunkaltim.co/Nevrianto Hardi Prasetyo
Ilustrasi Bandara Samarinda Baru 

Dr. Yusniar Juliana Nababan, MIDEC
Kepala Seksi Analisis Statistik dan Lintas Sektor
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Kalimantan Timur

Dalam publikasinya yang berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017, World Economic Forum menampilkan kinerja pertumbuhan dan pembangunan inklusif dari berbagai negara di dunia yang diukur dengan indikator Inclusive Development Index (IDI) atau Indeks Pembangunan Inklusif. Pembangunan inklusif didefinisikan sebagai pembangunan yang memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Publikasi tersebut menyebutkan tiga indikator kinerja kunci yang digunakan dalam mengukur pembangunan inklusif, yaitu: (1) growth and development, (2) inclusion, dan (3) intergenerational equity and sustainability. Berbagai data/indikator digunakan untuk mengukur ketiga kinerja kunci tersebut, seperti: PDB, tenaga kerja, produktivitas, pendapatan rumah tangga, Gini Ratio, tingkat kemiskinan, intensitas karbon dan rasio ketergantungan.
Indonesia berada di peringkat ke 22 dari 79 negara berkembang, dengan nilai Indeks sebesar 4,29. Indikator-indikator yang menunjukkan kinerja baik adalah kelompok "intergenerational equity", kecuali komponen lingkungan. Sedangkan indikator yang menunjukkan kinerja kurang baik adalah kelompok "inclusion", termasuk ketimpangan, yang diukur dengan Indeks Gini, serta tingkat kemiskinan. Lalu, bagaimana capaian pembangunan inklusif di Kalimantan Timur?
Perekonomian Kaltim sangat didominasi oleh sektor yang berbasis sumber daya tidak terbarukan, seperti pertambangan batubara dan migas. Pada tahun 2016, struktur ekonomi Kalimantan Timur lebih dari 43 persen berasal dari sektor pertambangan dan penggalian (termasuk komoditas batubara dan migas), serta lebih dari 20 persen berasal dari sektor industri pengolahan, dimana kilang minyak dan gas termasuk didalamnya. Jika komoditas migas dikeluarkan dalam penghitungan PDRB, maka peran dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi lebih tinggi, yaitu sekitar 44 persen. Dominasi sektor pertambangan batubara juga terlihat, ketika PDRB dihitung tanpa batubara, maka peranan sektor pertambangan dan penggalian hanya sekitar 17 persen saja.
Tingginya peranan sumberdaya tidak terbarukan dalam perekonomian Kaltim, berdampak pada tren pertumbuhan ekonomi Kaltim yang terus melambat sepanjang tahun. Setelah mengalami percepatan di tahun 2011, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 6,30 persen, perekonomian Kalimantan Timur mengalami perlambatan dari waktu ke waktu. Penurunan kinerja ekonomi secara kontinyu menyebabkan Kaltim mengalami konstraksi di tahun 2015 dan 2016, masing-masing sebesar
-1,21 persen dan -0,38 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dominasi sektor pertambangan berpotensi menciptakan pembangunan ekonomi Kaltim yang tidak berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan indikator kinerja kunci pembangunan inklusif, maka dominasi sektor pertambangan pada jangka panjang akan menurunkan kinerja pada aspek "intergenerational equity and sustainability".
Besarnya peranan sektor pertambangan dalam menciptakan kue ekonomi Kaltim, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Kaltim. Jika dilihat dari sebarannya, lebih dari 50 persen tenaga kerja di Kalimantan Timur bekerja pada sektor pertanian, perdagangan dan jasa- jasa. Sementara itu, sektor pertambangan yang menyumbang nilai tambah yang cukup signifikan bagi perekonomian Kalimantan Timur, hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 6,74 persen. Hal tersebut, mencirikan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang bersifat capital intensive. Lebih lanjut, kemampuan menyerap tenaga kerja cenderung semakin menurun seiring dengan menurunnya aktivitas produksi sektor tersebut akibat ketersediaan sumber daya yang semakin menipis.
Gambaran distribusi hasil aktivitas ekonomi Kaltim juga tercermin melalui besaran nilai Gini Ratio. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, nilai Gini Ratio mengalami peningkatan. Pada September 2015, nilai Gini Ratio adalah sebesar 0,32, kemudian nilai tersebut meningkat di bulan September 2016 menjadi 0,33. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan ketimpangan pendapatan rumah tangga. Bahkan jika dilihat secara rinci, pada tahun 2016 terdapat peningkatan share pendapatan pada kelompok 40 persen teratas, sedangkan kelompok lainnya mengalami penurunan. Akibatnya jurang antara kelompok pendapatan tinggi dan pendapatan rendah semakin lebar.
Hasil penghitungan Tabel Input-Output tahun 2013 menunjukkan bahwa sekitar 65 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan sektor pertambangan minyak dan gas, serta sekitar 59 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor batubara adalah merupakan surplus usaha, atau merupakan balas jasa bagi penggunaan input kapital. Sementara itu, sebagian besar pemilik kapital dari sektor-sektor produksi tersebut berada diluar wilayah Kaltim. Akibatnya, kondisi tersebut berpotensi dalam menciptakan kebocoran wilayah, sehingga manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan hanya sebagian kecil yang dinikmati/dibelanjakan dalam wilayah Kaltim.
Gambaran ketenagakerjaan dan ketimpangan di Kaltim tersebut mengindikasikan capaian kinerja pembangunan Kaltim pada aspek "inclusion" masih dirasakan perlu untuk dibenahi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi seluruh stakeholder di Kaltim dalam melakukan berbagai upaya untuk dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif. Salah satunya adalah dengan melakukan transformasi ekonomi, dari ekonomi berbasis sumber daya yang tidak terbarukan (unrenewable resources) menuju sumber daya yang terbarukan (renewable resources).
Sektor pertanian dipandang mampu menjadi exit strategy bagi kondisi perekonomian Kaltim saat ini, termasuk perkebunan kelapa sawit, karena kemampuan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Namun demikian, masih terdapat kendala atau tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong perkebunan kelapa sawit, terutama pada aspek pemasaran produk. Belakangan muncul pemboikotan produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Proses produksi sawit di Indonesia dinilai belum memenuhi standar keberlanjutan lingkungan karena kegiatan perkebunan sawit di Indonesia berpotensi merusak lingkungan, melalui penggundulan hutan sehingga merusak habitat hayati dan hewani. Aksi boikot tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap penjualan produk sawit Kalimantan Timur. Kendala lainnya adalah program ekstensifikasi, berupa pembukaan lahan perkebunan, pada suatu waktu tertentu harus berhenti karena peruntukan lahan terbatas.
Salah satu alternatif bagi kebijakan transformasi adalah melakukan percepatan hilirisasi, terutama untuk produk perkebunan sawit. Saat ini, Kaltim sedang mengembangkan 8 (delapan) Kawasan Strategis Pembangunan (KSP). Salah satu kawasan, yaitu Kawasan Industri Maloy di Kutai Timur, diperuntukkan sebagai kawasan industri pengolahan produk perkebunan sawit dan turunannya. Diharapkan kebijakan tersebut dapat menjamin tercapainya Kaltim inklusif melalui peningkatan nilai tambah di wilayah Kaltim serta penyerapan tenaga kerja lokal. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved