TribunKaltim/

Sudah Dapat Suntikan Dana Rp 500 Miliar, Pemprov Kaltim Ternyata Masih Defisit di APBD-P 2017  

Pemprov Kaltim dihadapkan dengan kondisi defisit, jelang pembahasan APBD Perubahan 2017. Meski sebelumnya Pemprov sudah mendapat suntikan Rp 500 mili

Sudah Dapat Suntikan Dana Rp 500 Miliar, Pemprov Kaltim Ternyata Masih Defisit di APBD-P 2017   
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
Ilustrasi proyek Pemprov Kaltim. Bangunan pilon Jembatan Mahakam yang akan jadi penghubung Kecamatan Sungai Kunjang dengan Kecamatan Samarinda Seberang,Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/3/2016). Jembatan Kembar Mahakam Kota (Mahkota) saat proyeknya diresmikan Gubernur Awang Faroek Ishak pada 2012 digadang menjadi salah satu jembatan pengurai kemacetan lalu lintas,namun kini kondisinya mangkrak sejak 2 tahun lalu. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.Co, SAMARINDA - Keuangan Pemprov Kaltim dihadapkan dengan kondisi defisit, jelang pembahasan APBD Perubahan 2017. Meski sebelumnya Pemprov sudah mendapat suntikan dana sebesar Rp 500 miliar.

 
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain mengatakan tambahan Rp 500 miliar itu teralokasikan untuk pembayaran bagi hasil ke Kabupaten/Kota dan dana aspirasi DPRD sebesar Rp 338 miliar yang dalam APBD murni 2017 ini, diberi tanda bintang (ditunda).

 
"Dipotong bagi hasil ke Kabupaten/Kota, jadi tinggal Rp 270 miliar yang bisa dibelanjakan. Tapi begitu DPRD minta tanda bintang yang Rp 338 itu digugurkan, ya langsung habis. Jadi kita defisit. Hitung saja Rp 338 dikurang Rp 270 miliar, ya itu defisitnya," ungkap Zairin.

Sementara, di APBD Perubahan 2017 nanti, masih ada beberapa belanja prioritas yang wajib terlaksana. Diantaranya, pembebasan lahan untuk kelanjutan Jembatan Pulau Balang, serta pembayaran honor tenaga outsourching yang baru dibayarkan selama enam bulan.

"Kalau lahan tidak dibebaskan, APBN tidak bisa masuk melanjutkan Jembatan Pulau Balang. Gaji outsourching belum tertampung. Ada juga SKPD yang kemarin dananya terpotong, minta tambahan. Ya tidak bisa kita kasih dengan kondisi begini," kata Zairin.

Khusus untuk pembebasan lahan untuk Jembatan Pulau Balang, menurut Zairin akan tetap dialokasikan kendati kondisi defisit. "Mau tidak mau. Posisi kita di APBD Perubahan bisa defisit atau cari tambahan baru. Mudah-mudahan Juli ada pemasukan sedikit jadi posisinya tidak defisit," katanya lagi.

Dalam kondisi keuangan terbatas ini, Pemprov pun sempat disoal  lantaran mengalokasikan belanja untuk perbaikan sarana prasarana di Jalan Kadrie Oening dan salah satu gang di Jalan AW Syahranie. Dikonfirmasi soal ini, Zairin justru memertanyakan balik urgensi  penganggaran biaya pembangunan pintu gerbang desa, yang merupakan dana aspirasi DPRD.

"Perbaikan di Kadrie Oening sama AW Syahranie itukan kecil saja. Ya sama saja jika kita balik menanyakan pembangunan pintu gerbang desa. Untuk apa itu? Hampir tiap desa dikasih 200 untuk pintu gerbang. Lebih baik untuk hal yang lebih produktif, contohnya bantuan bibit untuk desa dan semacamnya," ucap Zairin.(*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help