TribunKaltim/

Ketua Dewan Pendidikan Juga Tolak Zonasi PPDB SMA

Gunadi mengaku tidak habis pikir dengan penerapan zonasi PPDB SMA yang membatasi penerimaan siswa di sekolah negeri.

Ketua Dewan Pendidikan Juga Tolak Zonasi PPDB SMA
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Jaya Martom , Selasa (20/6/2017) bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan berkunjung ke SMA Negeri 1 Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Tidak hanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Jaya Martom, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan, Gunadi juga tidak sepakat dengan penerapan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA di Kabupaten Nunukan.

Gunadi mengaku tidak habis pikir dengan penerapan zonasi PPDB SMA yang membatasi penerimaan siswa di sekolah negeri.

Sementara rasio antara lulusan SMP dengan kuota siswa baru sangat tidak sebanding.

Dia malah menyarankan penambahan ruang kelas baru sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan penerimaan siswa baru SMA.

Baca: Zonasi PPDB SMA Membuat Lulusan SMP Putus Sekolah

"Tetap harus dibangun ruang kelas baru. Itu salah satu solusi," ujarnya, Selasa (20/6/2017).

Dia mengatakan, dengan penambahan ruang kelas baru, sekolah bisa lebih leluasa menampung siswa lebih banyak. Sehingga bisa meminimalisir lulusan SMP putus sekolah.

Soal alternatif sekolah swasta untuk menampung lulusan SMP yang tidak diterima di sekolah negeri, hal itupun menurut Gunadi bukan sebagai solusi.

"Nggak cukup sekolah swasta. Kami sudah berhitung. Tetapi memang kalau angkanya saya tidak tahu pasti. Hanya saja saya pastikan sekolah swasta tidak cukup," ujarnya. (*)

Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help