TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Tafsir Golput

Di Indonesia, istilah Golput (golongan putih) mulai populer menjelang pemilu di tahun 1971 sebagai suatu gerakan moral perlawanan terhadap struktur

Tafsir Golput
TRIBUN TIMUR_MUHAMMAD ABDIWAN
ANTI-GOLPUT - Ilustrasi. Pengunjung membubuhkan tanda tangan mendukung pemilu anti- golput dalam aksi simpatik "Stop golput. 

Aldy Artrian
Penggiat Demokrasi dan Kepemudaan
aldie_leh@yahoo.co.id

Dalam berbagai kajian dan studi kepemiluan dan politik, partisipasi masyarakat juga mendapat perhatian serius untuk dikedepankan. Konsep tentang kedaulatan berada ditangan rakyat menjadi dasar gagasan bahwa keterlibatan rakyat dalam agenda suksesi kepemimpinan dan keterwakilan menjadi sangat penting. Setidaknya ada dua maksud pokok mengapa partisipasi masyarakat dalam agenda pemilu menjadi krusial, pertama, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat akan berbanding lurus dengan tingkat legitimasi suksesi dan pemerintahannya. Kedua, semakin tinggi partisipasi masyarakat diharapkan mampu melahirkan kesadaran masyarakat dalam keterlibatan berbagai agenda pembangunan. Walaupun masih mungkin lahir perdebatan apakah statistik partisipasi masyarakat masih relevan dengan kondisi riil dilapangan, setidaknya semangat pelibatan dan kerelaan masyarakat dalam agenda pemilihan dan pembangunan harus tetap dilakukan.
Di Indonesia, istilah Golput (golongan putih) mulai populer menjelang pemilu di tahun 1971 sebagai suatu gerakan moral perlawanan terhadap struktur politik saat itu. Golongan Putih (Golput) memiliki definisi yang cukup beragam, baik dari sudut pemaknaan sikap hingga penekanan keadaan. Secara sederhana, golput kerap diartikan sebagai suatu pilihan sikap untuk tidak menggunakan pilihan, terkhusus pilihan politik. Kemudian para ilmuwan politik berusaha mengidentifikasi sesuai tingkat dan sikap pemilih, kategorisasi ini bertujuan memetakan prilaku pemilih dalam mengartikan dan memanfaatkan hak pilihnya. Menurut Firmanzah (2008), setidaknya ada empat tipologi pemilih yakni: pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Tipe pemilih terakhir ini yang cenderung berkontribusi sebagai golput, mereka menganggap bahwa siapapun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa bangsa ke arah yang diharapkan. Selain itu mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan sebuah partai politik maupun seorang kontestan.
Lebih khusus Sigit Pamungkas (2010) menafsirkan mengapa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, antara lain: Fenomena teologis, terkait dengan tafsir keagamaan dalam memandang pemilu dan demokrasi. Fenomena protes, ekspresi protes warganegara terhadap politisi dan partai politik yang dianggap tidak kunjung memberikan manfaat. Bentuk perlawanan terhadap sistem politik yang mengekang hak politik masyarakat. Rasa kepercayaan terhadap sistem politik yang sedang bekerja. Fenomena mal-administrasi, disebabkan karena kekacauan administrasi pemilu. Fenomena teknis individual, seperti disebabkan jam kerja, keperluan keluarga. Ekspresi kejenuhan masyarakat untuk mengikuti pemilu yang harus mereka ikuti. Dari ulasan tersebut, perkembangan fenomena-isu golput tidak lagi dimaknai tunggal sebagai gerakan moral perlawanan terhadap suatu sistem politik yang berlaku, tetapi berbagai faktor tersebut akan mewarnai cara menafsirkan tentang fenomena ini.
Dalam konteks pemilihan umum di Kalimantan Timur, tercatat tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan legislatif tahun 2009 sebesar 66,89% meningkat pada pemilihan serupa ditahun 2014 sebesar 68,72%. Adapun tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2013 yakni sebesar 55,46%, dan pada penyelenggaraan Pilkada serentak ditahun 2015 (pilkada di sembilan kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur) sebesar 56,97%. Sedangkan pada Pilkada Serentak tahun 2018 (Kalimantan Timur akan menyelenggarakan Pilgub Kaltim dan Pilbup PPU), KPU RI telah menetapkan target partisipasi masyarakat sebesar 77,5%, jumlah ini masih sama dengan target penyelenggaraan sebelumnya. Data tersebut dapat disimpulkan, penyelenggaraan beberapa pemilihan terakhir bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kaltim masih dibawah 70%. Bahkan mengacu pengalaman partisipiasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah lebih rendah lagi, yakni tidak lebih dari 60%. Fenomena Golput tidak dapat lagi dipahami secara parsial, tetapi harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh yang sangat mungkin saling berkaitan satu sama lainnya.
Pada medio akhir tahun 2016, KPU Kaltim berkerjasama dengan Fisip Unmul melakukan riset partisipasi masyarakat (parmas) perihal ketidakhadiran pemilih di TPS dalam pemilihan legislatif pada tahun 2014 pada beberapa kabupaten/ kota dengan tingkat partisipasi terendah di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Riset parmas tersebut bertolak dari beberapa asumsi yang berkembang, antara lain: Kinerja penyelenggara pemilu menggalang kehadiran pemilih, Tingkat ketertarikan/ kepercayaan pada kandidat, Pesimis dengan pemerintahan atau pemilu, maupun Faktor pemilih seperti kesibukkan pemilih, politik uang, dan sebagainya. Riset ini mengeksplorasi dalam tiga aspek pendekatan, yakni politik, sosial ekonomi dan kelembagaan. Adapun temuan yang paling signifikan adalah aspek politik, dengan kecenderungan pada turunan: sikap pesimis masyarakat sebagai refleksi dari pemilu-pemilihan sebelumnya, masih berjarak hubungan antara pemilih dengan kandidat, serta dampak daya kampanye yang dirasa masih belum optimal. Pengalaman dan kesan yang dirasakan ini kemudian menjadi bagian alasan untuk tidak hadir ke TPS dalam menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini adalah sebagian potret realitas yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga golput juga dapat ditafsirkan sebagai respon masyarakat terhadap dampak yang dirasakan pasca pemilihan berlangsung, serta perlunya modernisasi metode kampanye yang dilakukan oleh para peserta suksesi kepada calon pemilih.
Meningkatkan partisipasi masyarakat tidak mungkin dibebankan sepenuhnya pada penyelenggara pemilu saja, mengingat berbagai keterbatasannya. Setiap komponen bangsa berkepentingan dalam menumbuhkan dan memperkokoh partisipasi politik masyarakat, melalui ketepatan proses pendidikan politik dan bangunan budaya politik. Kepentingan partisipasi politik tidak sebatas banyaknya akumulusi hitungan suara, jauh lebih sakral karena semakin tinggi partisipasi masyarakat akan menghasilkan kebijakan publik dan agenda pembangunan yang lebih responsif dan akomodatif. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help