TribunKaltim/

Zonasi PPDB SMA Membuat Lulusan SMP Putus Sekolah

Diapun bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (20/6/2017) mendatangi tiga sekolah menengah atas (SMA) negeri di Nunukan.

Zonasi PPDB SMA Membuat Lulusan SMP Putus Sekolah
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Jaya Martom , Selasa (20/6/2017) bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan berkunjung ke SMA Negeri 1 Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Jaya Martom mengatakan, zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA justru menyebabkan sejumlah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) menjadi putus sekolah.

Karena itu, dia menantang kebijakan dimaksud pada tahun ini.

Jaya mengatakan, dengan zonasi PPDB hanya 40 persen lulusan SMP yang bisa tertampung di sekolah negeri.

Diapun bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (20/6/2017) mendatangi tiga sekolah menengah atas (SMA) negeri di Nunukan.

Kepada para kepala sekolah, Jaya meminta agar membuka tambahan satu kelas untuk mengakomodir banyaknya calon siswa yang ditolak.

"Yang penting bisa tertampung dulu. Pakai kelas, lab atau perpustakaan. Buka untuk kelas kan bisa?," ujarnya kepada kepala sekolah yang dikunjungi.

Pihak sekolah sendiri menolak permintaan membuka satu kelas baru lagi. Para guru menilai hal itu bukanlah sebagai solusi.

Sekolah negeri disebutkan akan turun grade jika memaksakan menerima lulusan SMP dengan nilai rendah.

Selain itu, sekolah negeri sama saja telah ‘membunuh’ sekolah swasta karena membuka peluang yang besar kepada lulusan SMP.

Zonasi justru bertujuan memangkas kesenjangan antara sekolah favorit yang menjadi buruan.

"Kami tidak bisa paksakan. Sekarang satu kelas lebih satu siswa saja nggak masuk dapodik. Ini sebagai upaya untuk menjaga kualitas. Kenapa kami harus paksakan siswa banyak tetapi kualitasnya minim?," ujar Khoirul Naim, Kepala SMA Negeri 1 Nunukan.

Menambah ruang kelas baru yang membuat sekolah negeri menjadi penuh seharusnya bukan menjadi solusi. Seharusnya sekolah-sekolah swasta juga diberdayakan agar tidak kekurangan siswa baru.

"Silakan tambah kelas baru. Kalau guru-guru menolak mengajar, mau apa? Kami ini sudah bertambah jam kerja kami. Asalnya 24 jam sekarang 33 jam. Protesnya jangan ke guru, ke pemprov sana,” ujar seorang guru. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help