TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Ada apa dengan KPI?

Alhasil, tindakan KPI ini membuat masyarakat mulai enggan menonton TV. Lebih buruk lagi, masyarakat kemudian memilih TV Kabel berlangganan

Ada apa dengan KPI?
Ilustrasi film kartun Doraemon 

Adnan Rico Saputra
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman
adnanricosaputra@gmail.com

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen yang pembentukkannya merupakan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Keberadaan KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat.
Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.
Dengan demikian KPI berhak mengeluarkan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Penyiaran bahwa KPI berhak mengeluarkan Strandar Program Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran.
Akhir-akhir ini sensor/blur pada tayangan televisi oleh KPI mengundang banyak kontroversi. Meski diakui tujuan dari KPI sangat baik dan tentunya mulia, yakni untuk menghindarkan kekerasan pada anak-anak atau tontonan yang tidak baik menurut KPI di era yang semakin maju ini.
Yang menjadi masalah terhadap penyensoran oleh KPI ini adalah sensor/blur yang tidak pada tempatnya. KPI seolah sangat ketat mengawasi tayangan kartun anak-anak, tak jarang banyak scene terpotong tidak jelas hanya karena alasan yang tak cukup kuat. Banyak tayangan kartun yang hilang dari peredaran hanya karena dianggap banyak mengandung unsur kekerasan.
Hal ini dapat dilihat dalam sebuah episode kartun Doraemon yang ditayangkan setiap minggu pagi, ada adegan karakter Shizuka yang mengenakan pakaian renang. Akhirnya, gambar Shizuka pun kena sensor dengan cara di-blur. Tak hanya karakter Shizuka yang divonis mengandung konten pornografi, karakter Sandi si tupai tokoh dalam kartun Spongebob Square Pants-pun kena sensor dengan dalih serupa.
KPI memang memiliki kewenangan untuk melakukan quality control (QC) berupa editing atau pengaburan jika ada yang dianggap tak layak tayang. Adapun kriteria gambar yang disensor di antaranya jika memperlihatkan bagian tubuh yang tidak pantas menurut anggapan KPI.
Tapi kebijakan KPI melakukan sensor yang konon demi melindungi anak-anak dari konten pornografi dan kekerasan terkesan berlebihan dan merendahkan nalar penonton Indonesia. Seolah penonton di Indonesia bodoh sekali tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sangat melawan nalar karena menganggap kartun bisa menimbulkan nafsu bagi anak-anak bawah umur.
Melihat hal yang dilakukan oleh KPI ini tak ayal kelak seluruh stasiun televisi di Indonesia hanya boleh menayangkan film ninja. Yang dimana pakaian ninja ini tidak akan menampilkan hal yang berbau pornografi, entah bokong, paha maupun belahan dada walaupun hanya tayangan kartun sekalipun.
Alhasil, tindakan KPI ini membuat masyarakat mulai enggan menonton TV. Lebih buruk lagi, masyarakat kemudian memilih TV Kabel berlangganan yang jauh dari jangkauan KPI. Disaat KPI bertindak seakan - akan menyelamatkan moral bangsa, disisi lain lembaga tersebut sedang membunuh dunia hiburan tanah air, terutama dunia pertelevisian.
Memang benar KPI sempat memberikan peryataan bahwa tidak mengeluarkan kebijakan penyensoran dan pengbluran terhadap program kartun/animasi dan berkilah bahwa KPI bukan badan sensor, juga mengatakan bahwa sensor adalah kebijakan dari stasiun televisi masing-masing.
Tetapi tetap saja pihak televisi akan beralasan bahwa penyensoran atau pembluran yang dilakukan hanya mengikuti intruksi dari KPI. Dan hal itu semata-mata dilakukan karena tidak mau mengambil resiko dapat SP dari lembaga penjaga moral bangsa tersebut.
Yah, itulah kenyataan di Indonesia. Nalar atau tidak di mata publik, sebuah kebijakan harus tetap berjalan. Suara publik dianggap sebagai angin lalu. Biarpun kita merasakan sudah ada yang tidak beres, tampaknya KPI tidak bisa berbuat banyak selain hanya melarang ini dan itu.
Walau tujuan dari KPI menyensor adalah bagus, untuk menciptakan sifat dan mental yang baik di masyarakat. Namun menurut perlu di kaji ulang lagi mana yang sebenarnya di perlukan dan mana yang berlebihan. Kasihan kami tidak bisa menikmati tayangan yang menarik lagi di layar kaca. Sebaliknya tayangan-tayangan berkelahi di sinetron-sinetron FTV justru di biarkan dan tidak menjadi target sensor. Banyak komedi garing yang menampilkan lawakan tidak mendidik juga di biarkan.
Perlu adanya pertimbangan kembali di pihak KPI dalam sensornya. Masyarakat Indonesia sudah cukup pintar untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help