TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Polisi 'Betah' Jangan Sekedar Retorika

Citra polisi yang baik, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai pelindung, pelayan dan penganyom

Polisi 'Betah' Jangan Sekedar Retorika
tribunkaltim.co/muhammad fachri ramadhani
Upacara HUT ke-70 Bhayangkara di Mapolda Kaltim, Jumat (1/7/2016). 

Agus Laksito, STP.,M.Si.,CRBD
Pengiat Anti Korupsi dan Kebijakan Publik Balikpapan

guslaksito@gmail.com

HARI ini, tanggal 1 Juli 2017 adalah hari yang bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karena tepat 71 tahun lalu, Polri berada di tengah-tengah masyarakat dan Negara RI sebagai pelindung, pelayan dan penganyom masyarakat. Selamat Ulang Tahun Polri ke-71, semoga tetap jaya dalam mengembang tugas negara dan semakin dicintai masyarakat.
Tentunya, di usia tersebut, telah banyak kontribusi positif walaupun tidak terlepas dari sisi yang negatif dalam perjalanan sebuah organisasi Polri. Seperti terjawab dalam fit and profer test calon Kapolri di DPR RI, sejak era fit and profer test pertama kali di tahun 2001 (era Kapolri Jenderal Da`i Bachtiar) sampai tahun 2016 (Kapolri sekarang, Jenderal Tito Karnavian, Ph.D), tantangan dan kendala Polri tidak lepas dari anggaran, jumlah personil, kualitas sumber daya manusia personil dan profesionalisme dalam tugas.
Tidak dapat dipungkiri, prestasi akan tugas besar Polri adalah memperbaiki nama baik institusi, namun demikian, masih ada saja oknum polisi yang tidak melaksanakan perintah Kapolri ataupun melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan hanya mementingan diri sendiri. Citra polisi yang baik, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai pelindung, pelayan dan penganyom, sehingga polisi dicintai masyarakat dan tujuan keberadaan Polri terwujud.
Adanya pungutan ketika seleksi masuk polisi, pengurusan surat ijin mengemudi, penanganan kasus perkara pidana, tindak langsung (tilang) pelanggar lalu lintas dan sebagainya, sedikit banyak sudah diperbaiki. Namun, demikian terkadang masih saja tercoreng adanya oknum yang melanggar, termasuk bagi polisi-polisi "nakal" yang ditangani oleh Divisi Propam di setiap unit satuan. Semoga, yang sudah tidak menjadi rahasia umum dan menjadi pembicaraan di masyarakat tersebut, tidak ada lagi di Polri, sehingga jati diri Polri semakin lama, semakin baik untuk menjadikan citra Polri yang profesional.
Polisi yang "BETAH", bersih, transparan, akuntabilitas dan humanis, seharusnya tidak lagi sekedar retorika, artinya harus menjadi jiwa, menjadi patokan,ukuran dan indikator kinerja anggota kepolisian. Tidak adanya pungli, salam tempel, sogok dan suap dalam kegiatan-kegiatan kepolisian, termasuk dalam upaya penegakkan hukum sekalipun. Saya, yang pernah bermitra ataupun pernah bergelut dalam kegiatan polisi ketika menjadi anggota satuan Pramuka Bhayangkara dan menjadi jurnalis untuk liputan hukum dan kriminal harian lokal di Kalimantan Timur, merasa bangga terhadap langkah-langkah dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol. Drs. Safarudin sejak menjabat pimpinan tertinggi di kepolisian Kalimantan Timur, mulai menindak oknum polisi yang "nakal", melakukan pembinaan dan pendidikan kembali bagi polisi yang tidak profesional, mengedepankan pelayanan masyarakat yang humanis, seperti adanya SIM keliling, pengurusan SKCK, pembuatan SIM yang bebas pungli, sampai Kapolda sendiri turun ke lapangan dengan melakukan safari Jumat ke seluruh wilayah kerjanya di masjid-masjid dengan menjadi Khatib Jumat.
Penegakan Hukum Lewat Pendekatan Humanis
Ada banyak harapan masyarakat kepada Polri terhadap penegakan hukum, yaitu bagi para pelanggar hukum yang ada. Mengapa? Ada banyak kesan, bahwa hukum bisa dijual-belikan, hukum bisa diatur, hukum bisa dinegosiasikan dan lainnya tentu menjadi catatan Polri dalam penanganan kasus hukum, secara profesional. Memang, perlu inovasi, kreatif dalam menghadapi para pelanggar hukum yang ada, walaupun Polri sendiri terbatasi dengan Undang-Undang yang ada. Namun, improvisasi penangann penegakan hukum bagi pelanggar hukum, sudah banyak dilakukan secara humanis. Sebagai contoh, bagi pelanggar lalu lintas, bukan sekedar di tilang atau di denda, akan tetapi diberikan teguran-teguran atau edukasi, melakukan sosialisasi dan tidak melakukan pembiaran bahkan memberikan pendidikan pelanggaran hukum kepada pelajar dengan mendatangi sekolah-sekolah, bahwa berkendara di jalan raya tanpa safety ridding, tanpa surat ijin dan tanpa tertib adalah bentuk pelanggaran hukum. Begitu juga dengan kasus-kasus pidana pencurian dengan barang bukti dibawah Rp.3juta, dilakukan perdamaian dan tidak diproses hukum, demikian juga para pelaku yang dibawah umur atau dikenal dengan Anak Bermasalah Hukum (ABH), akan dibina dan dikembalikan kepada orang tua, kecuali setelah beberapa kali dibina tidak bisa baru diserahkan kepada proses hukum berikutnya.
Adilkah? Ya, Polri yang humanis, bukan hanya melakukan penegakan hukum bagi para pelanggar hukum dengan ancaman pidana, namun dilakukan secara humanis dengan melakukan pembinaan-pembinaan melalui teritorial di masing-masing satuan terkecil (kepolisian sektor). Semisalnya, bagi pelanggar pidana yang diancam dibawah 5 tahun, ataupun tindak pidana yang umumnya dihukum di bawah 3 tahun misalnya, atau bahkan sekalipun pengguna narkoba dengan barang bukti kecil, tidak perlu dilakukan proses hukum penjara. Namun, melalui Babinkamtib di masing-masing Desa/Kelurahan, dibantu para ketua RT dan pihak keluarga, melakukan perjanjian pembinaan agar kejahatan tidak terulang lagi. Jika pun, harus diberikan pembinaan dengan hukuman, hukuman yang tepat adalah hukuman sosial, misalnya dengan melakukan hukuman kerja bakti sosial selama beberapa waktu, seperti 3-6 bulan atau 6-12 bulan, tergantung tindak pidananya. Tentunya, hal ini akan melibatkan semua komponen di unit pemerintahan paling bawah, sehingga ada sinerginitas dalam penegakkan hukum, daripada diproses hukum dan dipenjara di lembaga permasyarakatan, yang kita ketahui akan membebani biaya negara, tempat yang over capacity, dan didalam penjara juga tidak ada pembinaan yang kongkrit sehingga ada banyak narapidana yang menggulangi perbuatannya.
Penghukuman secara humanis, tentu akan disambut baik bagi keluarga pelaku, karena akan menekan biaya jika dibandingkan harus dihukum dalam penjara. Sanksi sosial dengan bekerja sosial di masing-masing desa/kelurahan misalnya, sudah cukup menjadi efek jera bagi pelaku. Namun demikian, hal tersebut, terlebih dahulu harus dijadikan PILOT PROJECT, karena belum ada aturan hukum yang ada. Namun, inovasi dan kreatifitas penegakan hukum ini diperlukan untuk mencitrakan polisi yang humanis dengan tanpa melanggar undang-undang tentunya. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help