TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Fenomena Kepemilikan Akta Kelahiran di Kaltara

Artinya, terdapat 100 dari setiap 1.000 anak yang berada di Provinsi Kalimantan Utara ini masih belum memiliki akta kelahiran

Fenomena Kepemilikan Akta Kelahiran di Kaltara
TRIBUN KALTIM / GEAFRY NECOLSEN
Ilustrasi Warga mengurus akta kelahiran 

Indah Cahyani,S.ST
Staf Statistik Kesra- Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Kalimantan Timur
email : indahcmt@bps.go.id

Permasalahan tentang anak- anak menjadi topik yang selalu hangat diperbincangkan. Isu tentang hak - hak anak tidak pernah lepas dari sorotan media. Salah satunya yang mengenai hak anak atas identitas diri.
Setiap peristiwa kelahiran hidup wajib dilaporkan oleh penduduk ke institusi terkait. Setiap anak yang dilahirkan mendapatkan suatu tanda bukti diri yang biasa dikenal dengan akta kelahiran. Pencatatan kelahiran ini sangat penting karena menyangkut tentang pengakuan formal atas status anak di mata hukum.
Menurut definisi yang tertuang dalam pasal 1 UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terkait hak anak dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, tercantum 10 hak yang harus diberikan ke anak - anak, dua di antaranya adalah terkait dengan hak untuk mendapatkan nama (identitas) dan hak untuk mendapatkan status kebangsaan.
Dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan dengan jelas bahwa "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Hak identitas anak kemudian dijabarkan secara rinci dalam pasal 27 UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya" serta "Identitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituang dalam akta kelahiran." Di dalam pasal - pasal tersebut sudah jelas terlihat betapa pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagis seorang anak. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan akta kelahiran merupakan hak dari anak - anak Indonesia.
Selain itu, akta kelahiran juga merupakan cara untuk mengamankan hak anak pada banyak aspek. Beberapa fasilitas pendidikan dan akses terhadap sarana kesehatan di Indonesia menuntut seorang anak untuk memiliki identitas yang tentunya semua itu berawal dari kepemilikan akta kelahiran. Dalam pasal 21 UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Namun bagaimanakah fenomena kepemilikan atas akta kelahiran ini di provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia saat ini?
Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 10,61 persen anak yang berusia 0 - 17 tahun di Provinsi Kalimantan Utara masih belum memiliki akta kelahiran. Artinya, terdapat 100 dari setiap 1.000 anak yang berada di Provinsi Kalimantan Utara ini masih belum memiliki akta kelahiran. Dan ditinjau menurut jenis kelamin, anak laki - laki yang berusia 0 - 17 tahun lebih banyak yang belum memiliki akta kelahiran dengan persentase sebesar 11,04 persen. Sedangkan anak perempuan usia 0 - 17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran persentasenya 10,15 persen.
Dengan melihat jumlah penduduk hasil proyeksi Kalimantan Utara tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, sebanyak lebih dari 25.000 anak usia 0 - 17 tahun masih belum memiliki akta kelahiran. Sementara ini kabupaten Nunukan adalah kabupaten dengan kepemilikan akta kelahiran terendah untuk anak yang berusia 0 - 17 tahun.
Statistik tersebut merupakan gambaran yang cukup bisa menjelaskan kurangnya respon masyarakat mengenai kepemilikan akta kelahiran bagi anak. Lalu apa sebenarnya kesulitan yang dihadapi oleh para orang tua sehingga anak - anak mereka masih belum memiliki akta kelahiran?
Data dari Susenas tahun 2016 juga menjelaskan bahwa alasan yang mendominasi para anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran adalah akta kelahiran mereka belum terbit. Hasil Susenas menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Utara, kabupaten dengan persentase akta kelahiran yang belum terbit tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung dengan persentase 74,68 persen. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus untuk instansi terkait, mengingat persentase yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Perlu adanya kajian lebih jauh mengenai alasan kenapa akta kelahiran diterbitkan dalam waktu yang cukup lama.
Sementara itu alasan lain yang diungkapkan mengenai anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran adalah para orang tua tidak merasa perlu, malas serta tidak mau mengurus akta kelahiran untuk anaknya. Hasil Susenas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan yang menduduki persentase tertinggi untuk alasan ini yakni sebesar 35,90 persen. Terkait dengan hal ini, sosialisasi tentang akta kelahiran yang mungkin perlu lebih menekankan pada pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak.
Namun yang perlu diperhatikan lagi, hasil dari Susenas tahun 2016 menunjukkan masih ada alasan anak - anak tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan ketidaktahuan bahwa kelahiran itu harus dicatat atau tidak tahu cara mengurus akta kelahiran. Sebanyak 1,76 persen responden menyatakan alasan tersebut. Hal tersebut hendaknya mendapat perhatian khusus mengingat kampanye tentang kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yang banyak disosialisasikan. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help