TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Otonomi Parpol Pada Pilkada Serentak

Pendaftaran bakal calon didaerah oleh pengurus Parpol tingkat daerah perlu ditinjau ulang. Hal ini terkait dengan otoritas penentuan bakal pasangan

Otonomi Parpol Pada Pilkada Serentak
Ilustrasi 

Oleh Muhammad Ramli
Direktur LSM PALMA
palma.bppn@gmail.com

Minggu kemarin, Pilkada Serentak tahun 2018 telah diluncurkan secara resmi oleh KPU RI sebagai tanda dimulainya tahapan kegiatan, akan tetapi gemanya khususnya di Kaltim sudah terasa tiga bulan terakhir. Partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di Karang Paci atau di DPRD Provinsi Kalimantan Timur hampir semuanya melakukan penjaringan kandidat calon dengan ramai-ramai membuka pendaftaran bakal calon, hanya Parpol yang memastikan mengusung kader dan atau ketua partainya sendiri yang belum membuka pendaftaran seperti Partai Gerindra, Demokrat dan PKS.
Apakah langkah para Parpol ini dalam membuka pendaftaran bakal calon merupakan mekanisme dan prosedur yang harus dilewati setiap Parpol yang punya hak mengusung pasangan calon pada Pilkada Serentak, atau hanya sekedar untuk meramaikan pesta demokrasi lokal semata sebagai wujud pengganti pelaksanaan Uji Publik bagi bakal calon yang pernah diatur oleh Undang- Undang Pilkada sebelum direvisi (UU No. 1 Tahun 2015). Karena Parpol tidak hanya menerima pendaftaran, tetapi juga melakukan serangkaian kegiatan lainnya yang kurang lebih sama seperti yang diatur dalam tahapan Uji Publik diantaranya para kandidat diwajibkan melakukan sosialisasi, penyampaian visi-misi dihadapan kader atau dialog dan survey elektabilitas.
Pendaftaran bakal calon didaerah oleh pengurus Parpol tingkat daerah perlu ditinjau ulang. Hal ini terkait dengan otoritas penentuan bakal pasangan calon sepenuhnya berada ditangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Parpol. Berkaca pada Pilkada Serentak sebelumnya, dibeberapa daerah ada Parpol yang tidak pernah membuka pendaftaran bakal calon, Surat Keputusan (SK) DPP sebagai persetujuan bakal pasangan calon tetap dikeluarkan dan dianggap sah oleh penyelenggara Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan pengurus daerah atau DPD/DPW Parpol sebagai pengusulan bakal calon ke DPP Parpol sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 Pasal 42, tidak memiliki makna sama sekali. SK DPD/DPW pengusulan bakal calon akan bermakna jika menjadi bagian dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon yang harus dilampirkan bersamaan dengan SK Persetujuan DPP pada saat pendaftaran di KPU di daerah, kemudian harus diverifikasi oleh penyelenggara Pilkada (KPU bersama Bawaslu).
Pada sisi lain, pemberian otoritas penuh dalam penentuan bakal pasangan calon kepada DPP Parpol, jika ditinjau dari sudut penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai spirit dan landasan utama pelaksanaan Pilkada yang ingin diwujudkan seperti yang digariskan dalam konstisusi hasil amandemen yang secara khusus diatur pada Pasal 18 UUD, maka tidaklah wajar. Jika Pilkada Serentak dimaksudkan untuk memperkuat asas otonomi daerah dan desentralisasi, maka selayaknya semua tindakan para pihak dan proses yang berkaitan dengan Pilkada seharusnya berkontribusi nyata pada penguatan tersebut. Seperti penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) pada tingkat daerah membuat sendiri keputusan semua tahapan dan kegiatan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan yang dibuat oleh penyelenggara tingkat pusat. Sehingga hanya putusan penyelenggara Pilkada daerah yang bisa menjadi obyek yang disengketakan di pengadilan. Begitu juga dengan sikap pemerintah dalam menfasilitasi pelaksanaan Pilkada, seperti dalam mendukung pembiayaan pelaksanaan Pilkada diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah pusat hanya menetapkan standar dan pedoman penyusunan anggaran Pilkada.
Pilkada tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kebebasan secara mandiri kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin diderahnya (kepala daerah), dengan pertimbangan bahwa masyarakat di daerahlah yang paling memahami jenis pemimpin seperti apa yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan di daerahnya sebagai bagian dari implementasi asas otonomi. Akan tetapi harus juga diiringi dengan mengurangi peran dan kewenangan semua pihak (pemerintah/lembaga/organisasi) dipusat seminimalnya sehingga asas desentralisasi benar-benar berjalan. Apalagi dalam penentuan bakal calon oleh Parpol sangatlah strategis sehingga porsi penentuannya perlu diterapkan secara sungguh-sungguh asas desentralisasi dan atonomi didalamnya.
Proses penjaringan bakal calon yang diterapkan oleh Parpol pada saat ini dalam Pilkada Serentak kurang lebih sama dengan Sistem Pemilihan Perwakilan Semu yang pernah dipakai pada akhir Zaman Orde Baru dengan mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Dikatakan Pemilihan Semu karena proses pengajuan bakal calon diawali oleh DPRD melakukan penjaringan bakal pasangan calon minimal 5 bakal pasangan calon yang kemudian dikirim ke pemerintah pusat untuk ditetapkan paling banyak 3 pasangan calon. Hasil penetapan pemerintah pusat (3 pasangan calon) dikembalikan ke DPRD untuk dipilih oleh DPRD sebagai kepala daerah terpilih (Pemilihan Perwakilan). Model penentuan bakal pasangan calon yang mengarah pada seleksi yang sentralistik seperti yang saat ini yang diterapkan oleh Parpol merupakan salah satu ciri tipe Sistem Politik Totalitarian.
Sebagaimana diketahui, sistem pemilihan Pilkada yang setara dengan Pemilu, tidak hanya dikenal atau dilaksanakan dalam sistem politik demokrasi tetapi juga pada tipe sistem politik lainnya, seperti pada Tipe Otoritarian dan Totalitarian. Hanya saja Pemilu dilaksanakan hanya dijadikan sebagai tameng untuk menunjukkan bahwa sebuah sistem politiknya adalah demokratis dan Pemilu hanya sebagai formalitas politik untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Pada posisi seperti ini, Parpol pada tingkat pusat belum siap melakukan desentralisasi dan atonomi, bahkan cenderung tidak demokratis karena sebagaimana diketahui bahwa DPP Parpol lah lewat masing-masing fraksinya di DPR-RI yang memiliki peran utama dalam menyusun sebuah Undang-undang. Posisi Parpol ini dapat diubah, jika melakukan revisi ketiga Undang-Undang Pilkada Serentak oleh para pihak yang memiliki kewenangan membuat undang-undang. Paling tidak kewenangan Parpol dalam penentuan bakal pasangan calon sama seperti periode Pilkada pertama 2004 - 2014 yang beralaskan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
Setiap revisi Undang-Undang Pilkada diharapkan menghasilkan pengaturan Pilkada Serentak yang lebih berkualitas dengan berpedoman pada nilai dan asas yang tersirat dalam konstitusi kita seperti nilai dan asas desentralisasi, atonomi daerah, demokratis dan yang lainnya yang berkaitan dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Memang revisi Undang-Undang Pilkada Serentak yang sudah dua kali dilakukan, banyak kemajuan yang semakin memperkokoh demokrasi pada tingkat lokal, seperti dihapuskannya ambang batas memenangkan Pilkada, memperkuat penyelenggara pengawasan (Bawaslu) dengan memberikan kewenangan merekomendasikan pencoretan pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang dan struktur pengawasan dibentuk sampai pada tingkat TPS (dibentuk Pengawas TPS).
Akan tetapi pada sisi lain, ada revisi yang memperlemah bangunan demokrasi yang sedang ditata dengan mempersulit persyaratan calon perseorangan menaikkan jumlah dukungan masyarakat yang mencapai 4 - 10 % dari jumlah penduduk. Demikian juga dengan diwajibkannya bakal calon jalur Parpol mendapatkan SK Persetujuan dari DPP Parpol pada revisi pertama (Undang-Undang No. 8 Tahun 2015), kemudian untuk memastikan pelaksanaan atas otoritas DPP Parpol dalam penentuan bakal calon, maka pada revisi kedua (Undang-Undang No. 10 Tahun 2016), DPP Parpol diberikan lagi kewenangan untuk dapat mendaftarkan sendiri bakal pasangan calon yang telah ditetapkannya pada KPU di daerah.
Mungkin satu-satunya upaya yang dapat mengakhiri tindakan sentralisasi pimpinan tertinggi Parpol dan mengembalikan tujuan hakiki Pilkada itu sendiri secara utuh adalah melakukan Uji Materi Undang-Undang Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum. Dalam hal ini yang dapat menggugat di MK adalah para pengurus Parpol daerah dan atau para bakal calon yang pernah dirugikan dalam proses mendapatkan penetapan SK DPP Parpol. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help