TribunKaltim/

Pilgub Kaltim 2018

Taufik: KPU Segera Balas Surat Gubernur Kaltim

KPU Kaltim akan membalas surat dari Pemprov Kaltim sebelum penandatanganan NPHD.

Taufik: KPU Segera Balas Surat Gubernur Kaltim
TRIBUN KALTIM / BUDHI HARTONO
Komisioner KPU Kaltim, Rudiansyah, M Taufik, dan Viko Januardhy. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - KPU Provinsi Kaltim menggelar rapat koordinasi internal terkait kebutuhan anggaran dan perlengkapan jelang pemilihan gubernur Kaltim periode 2018-2023.

Rapat tersebut membahas surat yang dilayangkan dari Pemprov Kaltim soal penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tanggal 11 Juli 2017.

KPU Kaltim akan membalas surat dari Pemprov Kaltim sebelum penandatanganan NPHD.

Hasil rapat tersebut antara lain merincikan kebutuhan anggaran yang telah dirasionalisasi. Misalnya sewa gedung untuk tim pokja/PPK/PPS, pengadaan laptop, dan usulan anggaran PHP (perselisihan hasil pemilihan suara).

"Termasuk soal anggaran. Kemarin kita sudah dapat info, bahwa pemprov Kaltim akan menandatangani NPHD. Kita sudah bahas di rapat tadi. Hasilnya, kita akan minta pendapat ke KPU Pusat," kata Ketua KPU Kaltim, M Taufik, usai rapat di sekretariat KPU Provinsi Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Selasa (4/7/2017).

Terkait agenda Pemprov Kaltim yang akan menandatangani NPHD untuk agenda pilkada serentak 2018, kata Taufik, KPU akan membalas surat tersebut sebelum dilakukan penandatanganan NPHD.

"Kita akan balas surat itu. Tapi kami tunggu hasil konsultasi ke KPU RI," ucapnya.

Dalam surat yang dikeluarkan Pemprov Kaltim ditujukan ke KPU, Bawaslu, Kodam, Polda dan Korem, rencananya akan dilakukan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) pada 11 Juli 2017.

Surat ditandatangani Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bernomor : 270/2731/B.PPOD.III/2017 perihal penandatangan NPHD paling lambat tanggal 11 Juli 2017.

Dalam surat itu diuraikan alokasi untuk KPU Kaltim dianggarkan Rp 250 miliar, Bawaslu Rp 40 miliar, Kodam VI Mulawarman Rp 5 miliar, Korem Rp 1 miliar, Polda Kaltim Rp 20 miliar dan Desk Pilkada Rp 15 miliar. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help