TribunKaltim/

Pilgub Kaltim

Bawaslu Tidak Akan Teken NPHD Sebelum Dibahas Bersama Pemprov

Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp 40 miliar dalam NPHD yang akan ditandatangani Senin (11/7) pekan depan.

Bawaslu Tidak Akan Teken NPHD Sebelum Dibahas Bersama Pemprov
TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul (mengenakan batik) saat menghadiri rapat koordinasi bersama KPU, Pemprov Kaltim jelang? Pilgub Kaltim 2018. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Saipul menegaskan, tidak akan menandatangani Naskah Penerima Hibah Daerah (NPHD), sebelum ada pembahasan bersama Pemprov Kaltim terkait usulan anggaran Rp 90,6 miliar.

Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp 40 miliar dalam NPHD yang akan ditandatangani Senin (11/7/2017) pekan depan.

Dengan hanya dialokasikan Rp 40 miliar, untuk melaksanakan tahapan pemilihan gubernur Kaltim 2018, maka dipastikan bakal berdampak kegiatan wajib Bimbingan Teknik (Bimtek) dan anggaran Penagakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Dampaknya, bakal tidak teralokasi jika hanya dianggarkan Rp 40 miliar oleh Pemprov Kaltim.

"Kalau anggaran itu kita terima (Rp 40 miliar), itu bisa-bisa kita tidak ada anggaran Bimtek‎. Dan kita juga memerlukan sarana transportasi. Bagaimana panwas kami yang bertugas setiap TPS harus ada satu orang. Masa harus jalan pakai uang sendiri. Honor mereka saja sudah standar APBN sudah kecil," papar Saipul, kepada Tribun, di Samarinda, Jumat (7/7/2017).

Baca: Usulan Anggaran Bawaslu Kaltim Rp 90,6 Miliar Belum Pernah Dibahas Pemprov

Se‎lain anggaran Bimtek dan Transportasi, kata Saipul, untuk menindaklanjuti temuan atau pelanggaran di Pilgub, Bawaslu wajib menindaklanjuti.

"Itukan perlu dana juga. Kalau tidak ditindaklanjuti pelanggaran itu, kita nanti dianggap melakukan pembiaran. Kita akan menimbang beberapa hal itu, jika hanya Rp 40 miliar," tambahnya.

‎Jika tugas dan kewajiban Bawaslu di Pilgub tidak melaksanakan tanggungjawabnya, kata dia, bakal memiliki implikasi hukum.

"Penyelanggara pilkada itu juga ada sanksi kode etik dan pidananya," ungkapnya.

Untuk anggaran Gakumdu, kata Saipul, dialokasikan dalam usulan yakni sekitar Rp 6 milir sampai Rp 7 miliar.

"Itu tidak bisa kita hilangkan, karena sudah ada MoU dengan Polri dan Kejaksaan Agung," ucapnya.

Disinggung rencana penandatangan Naskah Penerima Hibah Daerah (NPHD), kata Saipul, tidak akan ia tandatangani. Alasannya, karena ada mekanisme atau prosedur yang tidak dilalui.

"Yang untuk anggaran kan harus dibahas bersama. Itu tertuang dalam surat edaran Kemendagri Nomor 273 tahun 2017. Itukan arahan pemerintah pusat. Makanya kalau kita belum tandatangani ada prosedur yang tidak dilalui bersama," pungkasnya. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help