TribunKaltim/

Pilgub Kaltim

Usulan Anggaran Bawaslu Kaltim Rp 90,6 Miliar Belum Pernah Dibahas Pemprov

Belum dibahas anggaran Bawaslu, Pemprov Kaltim sudah mengalokasikan anggaran Bawaslu Kaltim bakal digelontorkan Rp 40 miliar.

Usulan Anggaran Bawaslu Kaltim Rp 90,6 Miliar Belum Pernah Dibahas Pemprov
TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul (mengenakan batik) saat menghadiri rapat koordinasi bersama KPU, Pemprov Kaltim jelang‎ Pilgub Kaltim 2018. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim‎ hingga kini belum pernah diundang rapat bersama Pemprov Kaltim, khusus membahas anggaran Bawaslu Kaltim jelang persiapan Pemilihan Gubernur Kaltim 2018 mendatang.

Bawaslu mengajukan anggaran sebesar Rp 90,6 miliar untuk anggaran pilgub selama sembilan bulan masa kerja sesuai jadwal tahapan.

Belum dibahas anggaran Bawaslu, Pemprov Kaltim sudah mengalokasikan anggaran Bawaslu Kaltim bakal digelontorkan Rp 40 miliar.

"Yang jelas ada beberapa prosedur yang tidak dilalui. Misalnya, dalam Surat Edaran Kemendagri No 273 Tahun 2017 pada poin 5 dan 6, untuk anggaran pilkada harus dan wajib dibahas bersama. Sampai sekarang, kita belum pernah diajak rapat membahas khusus anggaran pilgub," tegas Saipul, Ketua Bawaslu Kaltim, kepada Tribun, di Samarinda, Jumat (7/7/2017).

Meski belum dibahas, kata dia, Pemprov Kaltim sudah menjadwalkan penandatanganan naskah penerima hibah daerah (NPHD) yang akan digelar, Senin (11/7/2017) pekan depan.

Agenda penandatanganan NPHD anggaran Pilgub Kaltim tertuang dalam surat yang ditandatangani Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bernomor : 270/2731/B.PPOD.III/2017, perihal penandatangan NPHD paling lambat tanggal 11 Juli 2017.

Dalam surat itu diuraikan alokasi untuk KPU Kaltim dianggarkan Rp 250 miliar, Bawaslu Rp 40 miliar, Kodam VI Mulawarman Rp 5 miliar, Korem Rp 1 miliar, Polda Kaltim Rp 20 miliar dan Desk Pilkada Rp 15 miliar.

"Penentuan angka itu (alokasi anggaran Bawaslu Rp 40 miliar) sepihak. Ini menjadi masalah bagi kami, setelah kita mencermati lagi. Kalau kita paksakan angka itu diterima, itu akan banyak masalah yang terjadi. Contohnya kewenangan pengawasan seperti anggaran bimbingan teknis untuk pengawas pemilu ditingkat kecamatan dan kelurahan," bebernya. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help