TribunKaltim/

Properti

DP 0 Rupiah tak Bisa untuk Warga Miskin, Anies-Sandi Diminta Lanjutkan Program Ahok

Meski demikian, tutur Jehan, hal tersebut bukanlah program perumahan rakyat yang ideal, melainkan untuk rumah komersial.

DP 0 Rupiah tak Bisa untuk Warga Miskin, Anies-Sandi Diminta Lanjutkan Program Ahok
TRIBUN KALTIM/ARIDJWANA
Ilustrasi - Rumah murah yang berlokasi di Km 8 Graha Poltekba, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Program uang muka atau down payment (DP) 0 Rupiah yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, bukanlah hal baru di Indonesia.

Selama ini, pengembang banyak yang memberikan gimmick tersebut untuk menarik pembeli. Pengembang membebaskan pembeli dalam membayar DP yang menjadi tanggungannya.

"Itu semua kan karena iklim ekonomi sekarang sedang bagus, stabil, dan bunga tetap. Untuk jangka menengah dan pendek memang stabil berikan pembiayaan, makanya bisalah DP ditanggung," ujar Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar kepada KompasProperti, Rabu (12/7/2017).

Meski demikian, tutur Jehan, hal tersebut bukanlah program perumahan rakyat yang ideal, melainkan untuk rumah komersial.

Baca: Program Rumah DP 0 tak Bisa Dilaksanakan Tahun Ini, Berikut Penjelasan Anies Baswedan

Memahami program tersebut sulit direalisasikan untuk perumahan rakyat, Sandi pun menerangkan baru-baru ini bahwa DP 0 Rupiah hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan pendapatan Rp 7 juta-Rp 10 juta.

Hal ini sekaligus menegaskan, DP 0 Rupiah tidak berlaku bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta.

Menurut Jehansyah, program yang cukup ideal direalisasikan di DKI Jakarta sebagai kota metropolitan adalah yang dicetuskan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Idealnya (Anies-Sandi) menindaklanjuti program yang dibuat Ahok. Dulu, Ahok bilang di DKI akan dibangun 50.000 unit rumah susun sewa (rusunawa) untuk menata beberapa daerah. Mungkin sampai 20 lokasi katakanlah dalam 5 tahun. Itu sudah bagus," jelas Jehansyah.

Dalam satu lokasi katakanlah diperlukan 2.000-3.000 unit, maka 50.000 unit bisa dibangun di 20 lokasi.

Halaman
12
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help