TribunKaltim/

Kepala Syahbandar Ditahan, Kementerian Langsung Tunjuk Pelaksana Harian

Sementara terkait nasib MNP, juga sudah dibahas di tingkat Kementerian Perhubungan.

Kepala Syahbandar Ditahan, Kementerian Langsung Tunjuk Pelaksana Harian
Kompas.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kasus dugaan percabulan yang mendera Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Selor Syahbandar Kabupaten Bulungan berinisial MNP (57 tahun) dan anak dibawah umur Bt (17 tahun), tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan kesyahbandaran di kantor UPP Kelas III Tanjung Selor, Jalan Sudirman, Tanjung Selor, Kamis (13/7/2017).

Untuk diketahui, MNP diamankan ketika sedang berduaan dengan Bt di Mess Kantor Syahbandar Tanjung Selor yang berada di Jalan Sudirman, Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Rabu (5/7/2017) lalu.

Tim yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Bulungan AKP Gede Prasetya AS mendapati Bt berada di ranjang MNP.

Dari hasil pemeriksaan petugas, selama tinggal di Tanjung selor, kebutuhan hidup Bt seperti makan dan membayar uang kost dipenuhi oleh MNP. Dan hal ini jugalah yang menjadi alasan Bt mau tidur seranjang dengan MNP.

Agar pelayanan kesyahbandaran khususnya pemberian Surat Izin Berlayar (SIB), Izin pergerakan Kapal, Izin Bongkar Muat, tak terganggu, tak lama berselang setelah MNP ditahan, Kementrian Perhubungan sudah langsung menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPP, Mulyono.

Plh ini akan terus menjabat hingga Kementerian Perhubungan menunjuk Kepala UPP Tanjung Selor baru yang definitif.

"Jadi semuanya berjalan seperti biasa, normal kembali. Memang sempat terganggu, tapi hanya beberapa jam saja, Itupun untuk mencari siapa Plh," ujar Plh Kepala UPP Kelas III Tanjung Selor, Mulyono.

Sementara terkait nasib MNP, juga sudah dibahas di tingkat Kementerian Perhubungan.

Tentunya, kata dia, status kepegawaian MNP akan disesuaikan dengan hasil putusan Pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap (inkracht) nantinya.

Sesuai Undang-Undang Kepegawaian, sanksi bagi PNS yang tersangkut kasus hukum cukup beragam mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

"Kalau proses hukum, sampai inkracht, itu kita serahkan ke Pengadilan," ujarnya. (*)

Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help