TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Alibi Anggaran Terbatas, Tetapi Pemborosan Terjadi

anggaran jauh dari yang diharapkan oleh KPU Kaltim dan keluar wacana bahwa Pemilukada Kaltim batal digelar tahun 2018

Alibi Anggaran Terbatas, Tetapi Pemborosan Terjadi
Priyombodo
Ilustrasi 

Agus Laksito, S.TP.,M.Si.,CRBD
Pengiat Anti Korupsi dan Kebijakan Publik
Email : aguslaksito@gmail.com

SIAPAPUN, berkeinginan bahwa gelaran pemilihan umum kepala daerah atau Pemilukada Propinsi Kalimantan Timur, pada tahun depan, yaitu 2018 berjalan sebagaimana mestinya, guna memilih Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta aman, sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur benar-benar pilihan masyarakat Kalimantan Timur. Suksesnya Pemilukada terletak pada penyelenggara yang terkait, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), pemerintah Propinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota, aparatur keamanan baik TNI dan Polda Kaltim, peserta calon yang ikut serta dan masyarakat pemilih itu sendiri.
Dinamika politik di Jakarta terkait RUU Pemilu, yang dibahas guna disahkan menjadi UU Pemilu oleh DPR RI, yang senantiasa cukup alot pembahasannya berdampak kepada tahapan Pemilu di daerah, termasuk di Kalimantan Timur. Belum lagi dengan molornya pembahasan dana Pemilukada Kaltim yang selalu mengalami revisi berberapa kali.diajukan, dirasionalisasi, direvisi, dirasionalisasi kembali dan selanjutnya baru diputuskan, anggaran Pemilukada Kaltim sebesar Rp. 331 Milyar. Tentunya, anggaran jauh dari yang diharapkan oleh KPU Kaltim dan keluar wacana bahwa Pemilukada Kaltim batal digelar tahun 2018.
Tentunya, ada banyak aspek yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Kaltim, dan bukan hanya sekedar aspek keuangan dengan alibi bahwa anggaran atau keuangan daerah sedang defisit ataupun tidak ada, yang disebabkan dana bagi hasil migas berkurang, dana alokasi umum dan khusus serta lainnya dari pemerintah pusat berkurang.
Terkhusus permasalahan keuangan yang tidak sesuai dengan keinginan KPU sebagai pelaksana Pemilukada, sehingga berpotensi kepada gagalnya Pemilukada atau setidaknya berdampak kepada kualitas pelaksanaannya, perlu adanya komitmen para pihak untuk suksesnya pemilu, yaitu sukses penyelenggaraan dan sukses hasil Pemilukada. Komitmen tersebut tentunya harus diwujudkan dengan strategi pelaksanaan yang inovatif, kreatif, transparan dan meminimalkan potensi-potensi terjadi praktek-praktek korupsi atau minimal praktik-praktik pemborosan anggaran.
Pemborosan anggaran yang berpotensi korupsi, dengan membuat regulasi atau aturan yang tidak lazim ataupun tidak penting dan tidak mengedepankan aspek-aspek efesiensi penggunaan anggaran. Sebagai contoh, penggurangan biaya perjalanan dinas, yang dapat disiasati dengan melakukan komunikasi lewat telepon atau video call dengan para pihak yang berkepentingan. Menggurangi penggunaan fasilitas hotel ketika melakukan pertemuan-pertemuan, dengan melakukan peminjaman ruangan instansi tertentu ataupun di setiap gedung KPU disiapkan ruangan pertemuan yang memadai. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses-proses penggadaan barang dan jasa di lingkungan KPU, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun prosedur dilewati secara benar, terkadang tersiar ke publik bahwa proses penggadaan barang dan jasa masih dilakukan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, bisa teman dekat atau yang berpentingan lainnya sehingga proses transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran patut dipertanyakan.
Langkah tersebut, untuk menghindari pemborosan anggaran, mark-up pos anggaran yang ada yang tentunya ada kepentingan-kepentingan sesaat. Praktik-praktik penggadaan barang dan jasa sarat dan berpontensi terhadap tindak pidana korupsi. Atau KPU mempunyai divisi khusus untuk pengadaan barang dan jasa, ataupun mempunyai rekanan tetap yang terpusat ataupun melakukan proses penggadaan barang dan jasa sendiri. Kongkritnya, selain proses penggadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan bukan melalui penunjukkan langsung, perlu dilakukan kajian ulang realisasi biaya yang sebenarnya dan seefesien mungkin. Pada umumnya, pengusaha barang dan jasa, mengambil keuntungan sebesar 30-40 persen, artinya, ada potensi penghematan anggaran 20-30 % apabila dilakukan sendiri, oleh divisi tersendiri di sekretariat KPU.
Tekan Golput
Menjadi tugas KPU selanjutnya adalah menaikan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada. Di Pemilukada sebelumnya, ada hampir 40% pemegang hak pilih tidak menyalurkan hak politiknya dikarenakan berbagai sebab dan faktor. Langkah dan upaya KPU melalui sosialisasi, memudahkan proses pencoblosan, mendatangi pemilik hak suara tidak cukup meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada walaupun dengan meningkatkan anggaran Pemilu yang tidak sedikit. Menurut saya, ada yang terlupakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu, bahwa masyarakat Kaltim khususnya, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Tingginya angka golput di Kaltim, disebabkan oleh sebuat kata keterpaksaan. Ya, terpaksa digolputkan atau tidak diberikan hak untuk memilih. Saya ambil contoh di Kota Balikpapan, ada hampir 4.000 orang pemilih, sedang berada diluar daerah/negeri untuk menepuh pendidikannya sehingga tidak bisa menyalurkan hak suaranya, ada lebih dari 6.000 masyarakat adalah pekerja yang berada di tengah lautan dan tengah hutan, yang pada waktu bersamaan sedang bekerja. Hampir ada 6.000 jiwa penduduk pindah tempat atau domisili, sementara mereka masih masuk ke dalam DPT (ada 25.000 jiwa per tahun yang melakukan perpindahan domisili berdasarkan catatan pada kantor pencatatan sipil kota Balikpapan). Sementara, warga pendatang, yang belum tercatat di kantor catatan sipil, tentunya belum memiliki hak suara. Belum lagi, dengan masyarakat yang tercatat dalam DPT, meninggal dunia, ataupun yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah dan tidak mampu pergi ke TPS-TPS.
Sementara, yang benar-benar apatis dan tidak menggunakan hak pilihnya dengan latar belakang kecewa dengan kondisi politik, sebenarnya hanya berkisar antara 5-10 % saja. Oleh karenanya, menjadi tantangan besar bagi KPU untuk membuat regulasi bersama dengan pemerintah terkait untuk menekan angka golput menjadi 10-15 % di setiap penyelenggaraan pemilu. Pemilu lewat E-Voting menjadi solusi, tentunya khusus bagi warga yang terdaftar dalam DPT dan sebelumnya memang tidak bisa mendatangi TPS pada waktu pencoblosan yang diyakinkan atas validasi data pemilihnya yang benar.
Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, tentunya diukur dengan jumlah partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya, walaupun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil pemilu, karena hal tersebut adalah bagian dari demokrasi. (Bersambung)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help