TribunKaltim/

JATAM Kaltim Sinyalir Penataan dan Penertiban IUP Jadi Bancakan Oknum Pemerintahan

Termasuk, evaluasi dan penataan keuangan. Ini menyangkut iuran tetap/Landrent dan Royalti.

JATAM Kaltim Sinyalir Penataan dan Penertiban IUP Jadi Bancakan Oknum Pemerintahan
tribunkaltim.co/budhi hartono
Pradarma Rupang, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - ‎Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Provinsi Kaltim menduga penataan dan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi bancakan bagi oknum pemerintahan.

Alasannya, dalam mengevaluasi ratusan IUP (dari 809 IUP yang tidak clear and clean menjdi 403 IUP Non CnC) dalam waktu relatif singkat, dinilai lembaga swadaya masyarakat Jatam tidak masuk akal.

"Penataan dan penertiban IUP oleh Provinsi ini, dugaan kami menjadi bancakan bagi pihak-pihak tertentu yang ada di dalam tim tersebut," kritik Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang kepada Tribun, Minggu (16/7/2017).

Rupang menjelaskan, sangat tidak masuk akal pemerintah bisa mengevaluasi ratusan IUP yang mengacu pada Permen ESDM No 43 Tahun 2015, dalam waktu singkat.

Ia menyebutkan, ada beberapa hal yang wajib dilakukan tim verifikasi melakukan evaluasi dan penataan IUP.

Antara lain, kata Rupang, pertama soal kewilayahan, yakni terkait apakah izinnya tidak tumpang tindih atau masuk di kawasan hutan konservasi/lindung.

‎Kemudian menyangkut teknis lingkungan. Menurut dia, harus dilihat kelengkapan dokumen, apakah sudah sesuai atau tidak dengan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), Dokumen Rencana Reklamasi, serta Dokumen Pasca Tambang.

"Apakah tim langsung percaya dengan angka-angka yang di setor oleh penerima IUP? Tentu harus dihitung ulang luasan lokasi yang akan ditambang. Apakah sudah cocok? Bisa saja yang ada di dokumen itu dikoreksi ulang saja," ujr Rupang.

Yang tidak kalah penting yakni soal administrasi IUP. Administrasi juga sangat krusial, mulai dari NPWP, alamat kantor, pengurusan izin dan lainnya.‎

"Ingat Dirjen Pajak kemarin melaporkan dari 230 wajib pajak (IUP), hanya 50 yang melaporkan dan membayar pajak di tahun 2016. Jadi harus dicek ulang," saran Rupang.

Termasuk, evaluasi dan penataan keuangan. Ini menyangkut iuran tetap/Landrent dan Royalti.

"Apakah sudah setor? Tahun lalu (2016) KPK merilis ada 1.205 IUP yang kurang bayar ke pemerintah alias nunggak. Dan kemarin per tanggal 6 Juni, Kementerian ESDM merilis ada 831 IUP di seluruh Indonesia kena sanksi karena nunggak bayar kewajiban ini," bebernya. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help