TribunKaltim/

Pilgub Kaltim 2018

Surat Penolakan Alokasi Dana Pilgub Kaltim Disampaikan ke KPU RI

"Itu berdasarkan aturan. Bukan kemauan KPU. Kalau ada kelebihan anggaran, pasti kita kembalikan ke kas daerah," ucapnya.

Surat Penolakan Alokasi Dana Pilgub Kaltim Disampaikan ke KPU RI
TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Syarifuddin Rusli (Sekretaris KPU Kaltim) saat rapat anggaran Pilgub Kaltim dengan Komisi I DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - ‎Sekretaris KPU Provinsi Kaltim, Syarifuddin Rusli, mengaku sudah menyampaikan surat balasan ke Pemprov Kaltim, kepada KPU RI hari ini.

Surat KPU Kaltim bernomor : 517/RI.04/64/KPU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 menegaskan bahwa dengan alokasi Rp 250 miliar, KPU Kaltim belum dapat menerima alokasi anggaran untuk Pilgub 2018.

‎"Sudah kami sampaikan ke KPU RI. Kalau ke Kemendagri, via surat saja. Karena wilayah kita hanya ke KPU RI," ujar Ambi, sapaan akrab Syarifuddin kepada Tribun, Selasa (18/7/2017).

Menurut dia, jika memang Pemprov Kaltim hanya mengalokasi‎ anggaran Pilgub Rp 250 miliar saja, harusnya dirincikan kebutuhan tahapannya itu. Selama ini, hanya berdasarkan gelondongan anggaran.

"Kalau mau, ya Pemprov rincikan biayanya apa saja. Biar kita tahu apa saja yang dicoret. Kalau ada kebutuhan anggaran yang wajib, kita pasti beri tahu yang itu tidak boleh dicoret," tuturnya.

Sementara, usulan KPU Kaltim yang sudah dipangkas tiga kali dari Rp 526 miliar menjadi Rp 428 miliar ‎dan kini hanya Rp 356 miliar.

"Itu berdasarkan aturan. Bukan kemauan KPU. Kalau ada kelebihan anggaran, pasti kita kembalikan ke kas daerah," ucapnya.

‎Ia menambahkan, semua kebutuhan Pilgub diatur dalam undang-undang dan PKPU.

"Bahkan sampai biaya honor PPK, PPK dan KPPS sudah diatur melalui peraturan Kementerian Keuangan," tambahnya.

Selain KPU Kaltim, lanjut dia, Badan Pengawas Pemilu Kaltim juga belum bersedia menandatangani NPHD.

"Kalau Bawaslu‎ kan belum pernah dibahas. Kalau kami sudah dibahas beberapa kali oleh TAPD," pungkasnya. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help