TribunKaltim/

Pilgub Kaltim 2018

Jika Pilgub Kaltim Batal, Kemendagri Siapkan Plt Gubernur

"Setelah NPHD ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU, segera mendaftarkan dana tersebut untuk diregister oleh Kemenkeu," ucap Ambi.

Jika Pilgub Kaltim Batal, Kemendagri Siapkan Plt Gubernur
TRIBUN KALTIM / BUDHI HARTONO
Syarifuddin Rusli, Sekretaris KPU Prov. Kaltim 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan penjabat pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan posisi Gubernur Kaltim yang akan habis masa jabatannya Desember 2018 mendatang.

Hal ini akan dilakukan jika pemilihan gubernur di Kaltim batal dilaksanakan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kesepakatan soal alokasi anggaran Pilgub 2018.

Batas waktu penandatanganan‎ NPHD jatuh pada 31 Agustus 2017. Pasalnya, tahapan pelaksanaan pilgub sudah harus dilaksanakan pada bulan Agustus.

"Jika belum ada kesepakatan tanda tangan hibah, maka akan ada Plt (Pelaksana tugas) nanti setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur tanggal 18 Desember 2018, kalau tidak salah ya," kata Syarifuddin Rusli, yang bisa disapa Ambi, kepada Tribun, Minggu (23/7/2017).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273 Tahun 2017, Pemprov berkewajiban menyiapkan dana untuk pelaksanaan Pilgub. Setelah disetujui dana pilgub, maka harus dituangkan dalam NPHD.

"Setelah NPHD ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU, segera mendaftarkan dana tersebut untuk diregister oleh Kemenkeu," ucap Ambi.

Dalam NPHD, lanjut dia, memuat keseluruhan dana sesuai tahapan sampai pelantikan.

Dana yang diusulkan sesuai ketentuan PKPU serta PMK tentang honorarium penyelenggaran yakni honor pokja dan ad hoc. ‎(*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help