TribunKaltim/

Alung: Golkar Kaltim ‎Menolak Munas Terkait Status Setya Novanto

Ini terkait pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Setnov sebagai tersangka dalam kasus pengadaan E-KTP.

Alung: Golkar Kaltim ‎Menolak Munas Terkait Status Setya Novanto
TRIBUNKALTIM/BUDHI HARTONO
H Syahrun 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPD I Partai Golkar Kaltim menegaskan tidak akan ikut mengusulkan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar terkait status yang disandang Setya Novanto (Setnov).

Ini terkait pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Setnov sebagai tersangka dalam kasus pengadaan E-KTP.

Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim H Syahrun mengatakan, Golkar Kaltim menolak adanya wacana usulan musyawarah nasional terkait posisi Setnov yang sedang terseret masalah hukum.

"Golkar Kaltim menolak. Kami tidak mengusulkan itu," kata Syahrun, yang akrab disapa Alung, kepada Tribun, di Samarinda, Jumat (28/7/2017).

‎Hanya saja, kata dia, bisa menimbulkan masalah terkait rekomendasi untuk calon kepala daerah. "Kan untuk rekomendasi, harus Ketua Umum langsung menandatangani," ucap Ketua DPRD Provinsi Kaltim.

Meski tidak menolak adanya wacana Munas Golkar, menurut Alung, roda organisasi akan dikendalikan oleh Ketua Harian Nurdin Halid. "Paling Pak Nurdin Halid yang menjalankan tugas-tugas‎ partai. Cuma apa boleh, kalau nanti untuk rekomendasi calon kepala daerah?" tanya Alung. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help