TribunKaltim/

Bukan Naik, Gaji Anggota Dewan Disesuaikan

Ketua Baperda DPRD Kota Balikpapan, Syafruddin mengungkapkan gaji DPRD kota Balikpapan tidaklah naik, tetapi ada penyesuaian.

Bukan Naik, Gaji Anggota Dewan Disesuaikan
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ALIDONA
Ilustrasi Rapat Paripurna Dewan. 

 

BALIKPAPAN, TRIBUN -Terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang tambahan tunjangan bagi anggota DPRD Kota Balikpapan, digelar Rapat paripurna dengan agenda penyampaian fraksi DPRD terhadap pendapat walikota mengenai raperda tentang keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kota Balikpapan, Senin (31/7).

Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota ketua dan Wakil ketua DRPD, unsur forum komunikasi daerah kota Balikpapan, pejabat di lingkungan kota Balikpapan, tokoh masyarakat pemuda dan undangan.

Ditemui usai rapat paripurna, Ketua Baperda DPRD Kota Balikpapan, Syafruddin mengungkapkan gaji DPRD kota Balikpapan tidaklah naik, tetapi ada penyesuaian karena berpatokkan pada perundangan. Salah satu ketentuan bahwa gaji anggota dewan kabupaten / kota tidak boleh melebihi tunjangan yang diperoleh pimpinan DPRD provinsi dan kota.

Disebutkannya, terkait dengan angka, pihaknya masih menunggu keputusan dari kementrian keuangan terkait besaran yang pasti berdasarkan dengan pengelompokkan. Pasalnya menurut Syafruddin, ada 3 kategori kota yakni tinggi, sedang dan rendah.

"Kita tidak tahu naiknya berapa karena kita masih menunggu itu , komponen saya lupa ada komponen beras, keluarga itu kan semua ada tujungan komunikasi intensif, transportasi , perumahan, Reses dan transportasi artinya hanya itu saja yang belum, jadi kalau tidak reses tidak diberi tunjangan reses, itu aturannya," katanya.

Menurutnya hingga kini pihaknya masih melakukan sinkronisasi dengan bagian hukum. Setelah itu baru dikirim kepada Gubernur, Kemenhumham kanwil provinsi Kalimantan Timur dan Biro Provinsi.

Ia mengungkapkan dalam hal ini bukan persoalan kemampuan daerah tetapi hal tersebut merupakan perintah undang-undang. Ditegaskannya untuk Perda penyesuaian akibat adanya PP 18 tahun 2017 tentang kenaikan gaji anggota DPRD tersebut akan ditetapkan pada pertengahan bulan Agustus sehingga diperkiranan akan diberlakukan mulai September 2017.

"Ini paling lambat 2 Sepetember ditetapkan kalau tidak ditetapkan anggota DPRD tidak ada acuan untuk terima gaji," katanya. (ald)

Penulis: Muhammad Alidona
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help