TribunKaltim/

Fee dari Perusahaan jadi Penghambat Penuntasan Sengketa Batas Desa

Hingga saat ini, penuntasan sengketa batas-batas desa masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab Bulungan yang tak kunjung selesai.

Fee dari Perusahaan jadi Penghambat Penuntasan Sengketa Batas Desa
TRIBUN KALTIM / BUDI SUSILO
Ilustrasi - Suasana siang di Desa Tengkapak yang ada di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara belum lama ini. Desa ini dikategorikan masih bermasalah dalam persoalan batas desanya. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Hingga saat ini, penuntasan sengketa batas-batas desa masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab Bulungan yang tak kunjung bisa diselesaikan.

Akibat sengketa ini, berbagai kepentingan masyarakat juga jadi terbengkalai. Diantaranya, kesulitan mengurus sertifikat karena posisi tanah menjadi tidak jelas.

Dan dampak lebih jauh, berlarut-larutnya persoalan sengketa bisa menghambat proyek-proyek pembangunan yang sudah direncanakan.

Salah satu proyek yang sudah tertunda karena sengketa lahan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Peso.

Baca: Senang Kan Nonton Film, Eits, Ketahui Dulu 9 Rahasia di Bioskop yang Jarang Terungkap

Masalah sengketa batas desa ini, kata M Sattar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan kepada Tribunkaltim.co, Rabu (2/8/2017) menjadi salah satu tugas yang harus dituntaskan di masa jabatannya.

Berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan, hampir 60 persen batas-batas desa yang ada di Kabupaten Bulungan masih bermasalah.

Secara teknis, kata dia, masalah sengketa batas ini sebenarnya cukup mudah diselesaikan.

Menurutnya, sudah ada kaidah-kaidah baku yang sudah ditetapkan dalam penentuan batas tanah.

Baca: Alyssa Soebandono Baru Melahirkan Anak Kedua, Netizen Justru Fokus Pada Tangan Bayinya

Yang menjadi persoalan saat ini, kata dia, adanya sejumlah kepentingan yang 'menunggangi' terkait dengan masalah batas desa tersebut.

Salah satunya, batas desa ini akan mempengaruhi besaran yang akan diterima oleh sejumlah pihak. Jika luasan desa berkurang, otomatis fee yang diterima juga menurun, dan sebaliknya. (*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help