Di Acara Coffee Morning, Bupati Ismunandar Jelaskan Progres Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Dalam rapat rutin Coffee Morning, Senin (7/8/2017) kemarin, Bupati Kutai Timur Ismunandar sempat meminta laporan soal penyerapan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasalnya, dari data yang diterimanya, progres pembangunan daerah Kutai Timur, baru mencapai 1,2 persen.

Angka yang sangat mengkhawatirkan dalam penyerapan anggaran tahun 2017 ini.

Melihat kalender pembangunan 2017, kata Bupati Ismunandar, artinya waktu yang ada di tahun 2017 sisa empat bulan lagi.

Untuk itu dia meminta agar Sub Bagian Pengendalian di Bagian Pembangunan Setkab melaporkan progres kegiatan.

Selanjutnya bagi OPD yang masih kurang dalam melakukan penyerapan anggaran diminta untuk segera menindaklanjuti.

 "Tolong inventarisir OPD yang kurang dalam penyerapannya. Dipanggil khusus, kita jalankan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)  sebagai bentuk pengawasan internal," kata Ismu dalam kegiatan yang dihadiri pula oleh Wabup Kasmidi Bulang dan Sekreraris Kabupaten Irawansyah.

Tak hanya itu, di hadapan sejumlah Pimpinan OPD serta para Camat juga dibahas hal-hal yang sifatnya untuk mengoreksi peningkatan pastisipasi masyarakat terhadap lingkungan.

Hingga kualitas pelayanan umum ke warga, serta instruksi untuk terus menyosialisasikan program kenaikan tarif PDAM di kecamatan. 

Kepala Bagian Pembangunan Setkab Poniso Suryo Renggono melaporkan realisasi belanja APBD Kutim dan serapan anggaran per 31 Juli 2017 mencapai lebih dari 57 persen.

"Total  per 31 Juli dari seluruh APBD Kutim Rp 2,6 triliun, berdasarkan sismon tetra,baik progres fisik maupun keuangan, sudah mencapai 57 persen. Memang, antara progress pembangunan dan realisasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ada selisih. Karena data yang masuk ke kami, belum tentu dibayarkan semua oleh BPKAD," ungkap Poniso.  

Sebelumnya dijelaskan oleh mantan Camat Rantau Pulung tersebut bahwa untuk belanja tidak langsung, meliputi belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa, sudah 48 persen.

Sedangkan belanja langsung di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal mencapai 61 persen. (advertorial/hms7)