TribunKaltim/

Aktivitas Tambang BDMS di Malinau Dihentikan

dari tiga perusahaan tambang yang terbukti melakukan pencemaran hanya satu perusahaan tambang yang dihentikan aktivitas tambangnya

Aktivitas Tambang BDMS di Malinau Dihentikan
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Naiknya harga batubara belum dirasakan dampak positifnya, setidaknya oleh para buruh tambang. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Perjuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Malinau menjaga lingkungan memang belum mencapai puncaknya. Salah satu perjuangannya akhir-akhir ini, adalah dengan berusaha keras memaksa perusahaan tambang untuk mengelola tambang dengan tidak mengganggu dan merusak lingkungan di sekitarnya.

Buah dari perjuangan itu, baru-baru ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan sanksi kepada perusahaan tambang, termasuk di Malinau. Sanksi ini diteruskan oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ada tiga perusahaan tambang di Malinau mendapatkan sanksi, yakni PT Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS), PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) dan PT Arta Mart Nahak Kramo (AMNK).

Kepala Bidang Fungsi 1 Tata Lingkungan DLHD Malinau, Wahap Ardani mengungkapkan, dari tiga perusahaan yang diberikan sanksi menurutnya tidak memenuhi unsur adil. Pasalnya, dari tiga perusahaan tambang yang terbukti melakukan pencemaran hanya satu perusahaan tambang saja yang dihentikan aktivitas tambangnya.

"Perusahaan tambang kan ada tiga. Tapi, hanya BDMS yang membawahi PT Mitrabara Adiperdana (MA) saja yang mendapatkan sanksi penyetopan tambang selama 60 hari. Sedangkan, yang lainnya tidak. Memang semua diberikan sanksi. Tapi, dua perusahaan lainnya bukan sanksi penyetopan operasi tambang," ungkapnya.

Dalam proses perbaikan lingkungan di Malinau, ungkap Wahap, DLHD Malinau telah mengeluarkan surat teguran kepada tiga perusahaan, dengan harapan, seluruh perusahaan tambang tersebut mendapatkan sanksi yang sama seperti yang dikenakan kepada PT BDMS. Namun, pada perjalanannya harapan tersebut tidak terwujud.

"Tiga perusahaan itu sama-sama melanggar, dan sama-sama kita berikan teguran. Bahkan, menurut kami ada yang lebih parah melakukan pencemaran daripada BDMS, tidak diberikan sanksi sama seperti BDMS. Inikan tidak adil namanya. Seharusnya, semua perusahaan itu mendapatkan sanksi sama. Semoga saja, pemberian sanksi ini sudah sesuai dengan aturan," tuturnya.

DLHD Malinau sebagai stakeholder dalam persoalan pencemaran ini, kata Wahap, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada tiga perusahaan tersebut. Saat ini, semua kewenangan pertambangan telah diserahkan kepada Provinsi Kaltara. Sehingga, DLHD hanya memberikan bantuan kepada Provinsi Kaltara.

"Seperti disampaikan Kadis DLHD, kita akan mempersulit perbaikan atau revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kalau mereka tidak memperbaiki pengelolaan limbah seperti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Tapi, kalau soal sanksi kita tidak memiliki kewenangan sama sekali. Semua kewenangan itu, ada pada Provinsi Kaltara," tandasnya. (*)

BDMS Hanya Dua Minggu tak Operasi
SANKSI yang dikenakan kepada PT BDMS, 60 hari tidak menambang oleh Kementrian ESDM ternyata hanya dijalankan selama dua minggu saja. Selebihnya, sejak dua pekan ini PT BDMS telah melakukan aktifitas pertambangan seperti sedia kala. Alasan PT BDMS kembali melakukan aktivitas tambang, karena adanya pencabutan sanksi oleh Kementerian ESDM.

Deputy Operational Manager dan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BDMS, Dani Prasetyadi mengungkapkan, kurang lebih dua pekan ini pihaknya sudah kembali menambang. Ia menyatakan, karena pihaknya telah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan sehingga Kementerian ESDM telah mencabut sanksi tersebut.

"Hanya dua minggu saja kita tidak beroperasi. Kurang lebih dua minggu ini juga kita sudah aktif lagi. Perlu saya jelaskan, bahwa tidak semua titik area tambang kita diberikan sanksi. Jadi, hanya satu titik saja yang tidak boleh kita tambang, yakni di area Langap Utara. Selain itu, bukan semua aktivitas kita yang distop. Hanya penambangannya saja. Sedangkan operasional lainnya tetap jalan," ujarnya saat dihubungi Tribun melalui telepon selularnya baru-baru ini.

Dijelaskan Dani, area yang sempat ditutup aktivitas tambangnya seluas 50-100 hektare berada di area Langap Utara. PT BDMS tidak lagi mengelola tambang. PT MA yang dibawahi oleh PT BDMS lah yang saat ini melakukan penambangan. PT MA melakukan penambangan di tiga titik lainnya selain area Langap Utara.

"Kita tidak menambang di satu titik saja. Jadi, yang ditutup sementara operasionalnya itu, ada di titik Langap Utara. Sedangkan dua titik lainnya tempat kami menambang, yakni Langap Selatan dan Pit Yarder tidak terkena sanksi. Semua luasan area yang kita tambang, per titiknya seluas antara 50-100 hektare," pungkasnya. (*)

Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help