TribunKaltim/

Kasus Korupsi

Kejati Kaltim Bantah Hambat Pencairan Dana Bansos, Ini Penjelasannya

Kajati menampik jika terkesan menghambat penyaluran dana hibah/bansos, terkait pernyataan Ketua Fraksi PKB Kaltim Syafruddin.

Kejati Kaltim Bantah Hambat Pencairan Dana Bansos, Ini Penjelasannya
DOK PRIBADI
Acin Muksin, Kepala Seksi Penerangan Huk‎um Kejati Kaltim. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim akhirnya membeberkan hasil permohonan pendampingan dari Pemprov Kaltim ke Perdata Tata Usaha Negara (Datun) terkait dana hibah/bansos tahun anggaran 2016 sebesar Rp 250 miliar yang belum dicairkan. ‎

Kejati menampik jika terkesan menghambat penyaluran dana hibah/bansos, terkait pernyataan Ketua Fraksi PKB Kaltim Syafruddin.

Persoalannya, antara lain tidak ada biaya visitasi (kunjungan) ke penerima hibah/bansos dan mengubah standar operasional prosedur (SOP) untuk penerima hibah/bansos.

Baca: Jaang-Rizal Siap Maju Berpasangan, Ini yang Dikatakan Wali Kota Samarinda Terkait Sorotan Banjir

Misalnya, harus ada visitasi (kunjungan) ke penerima hibah di seluruh wilayah Kaltim. ‎

Untuk melakukan visitasi maka harus dilakukan tim verifikasi.

Namun yang menjadi kendala, apakah di BPKD dan Dinas Sosial mengalokasikan dana untuk tim verifiksi dengan melakukan visitasi ke sejumlah penerima hibah.

Baca: Warga Bengkulu Panik, Ayunan Gempa 6,6 SR Bikin Gedung Berderak

"Kami luruskan berita dimaksud bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Dinas Sosial Pemprov Kaltim telah meminta pendampingan ke kejati Kaltim Cq Bidang Datun. Senin 31 Juli 2017," tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Acin Muksin, kepada Tribun, Minggu (13/8/2017).

Halaman
12
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help