TribunKaltim/

Kejati Kaltim tak Hambat Dana Hibah/Bansos

Kajati menampik jika terkesan menghambat penyaluran dana hibah/bansos.

Kejati Kaltim tak Hambat Dana Hibah/Bansos
DOK PRIBADI
Acin Muksin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim. 

SAMARINDA, TRIBUN -Kejaksaan Tinggi Kaltim akhirnya membeberkan hasil permohonan pendampingan dari Pemprov Kaltim ke Perdata Tata Usaha Negara (Datun) terkait dana hibah/bansos tahun anggaran 2016 sebesar Rp 250 miliar yang belum dicairkan. Kajati menampik jika terkesan menghambat penyaluran dana hibah/bansos.

Persoalannya, antara lain tidak ada biaya visitasi (kunjungan) ke penerima hibah/bansos dan mengubah standard operasional prosedur (SOP) untuk penerima hibah/bansos.

Misalnya, harus ada visitasi (kunjungan) ke penerima hibah di seluruh wilayah Kaltim. ?Untuk melakukan visitasi maka harus dilakukan tim verifikasi. Namun yang menjadi kendala, apakah di BPKD dan Dinas Sosial mengalokasikan dana untuk tim verifiksi dengan melakukan visitasi ke sejumlah penerima hibah.

"Kami luruskan berita dimaksud bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Dinas Sosial Pemprov Kaltim telah meminta pendampingan ke kejati Kaltim Cq Bidang Datun. Senin 31 Juli 2017," tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Acin Muksin, kepada Tribun, Minggu (13/8).

Setelah meminta pendampingan, diadakan pemaparan di Kantor Gubernur dipimpin oleh Asisten I. Dalam pertemuan tersebut, menurut Acin, Datun memberi masukan kepada Pemprov, dalam rangka mencegah terjadinya kerugian keuangan negara atau tidak tepat sasaran.

Masukan atau saran itu agar pihak Pemprov memperbaiki SOP (Standard Operasional Prosedur) terkait dengan kewajibannya. "Pihak Pemprov untuk melakukan visitasi (kunjungan) langsung terhadap penerima dana hibah untuk mengklarifikasi dan memverifikasi apakah penerima hibah/bansos tersebut layak diberi bantuan," tutur Acin.

Sedangkan terkait SOP sebelumnya, lanjut Acin, Pemprov Kaltim melalui Dinas Sosial, tidak ada kewajiban untuk melakukan visitasi/kunjungan. "Dengan alasan, tempat si penerima hibah/bansos jauh di pedalaman dan tidak ada anggaran untuk melakukan visitasi/kunjungan," jelasnya.

Setiap penerima hibah/bansos dibebankan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua pengeluaran-pengeluaran terhadap dana hibah/bansos yang diterima. "Pada pertemuan itu, pihak Pemprov berjanji akan segera memperbaiki SOP dimaksud," jelasnya lagi.

Acin menambahkan, SOP sebelumnya, bagi pihak Pemprov, tidak ada kewajiban untuk melakukan visitasi (kunjungan) langsung kepada penerima hibah/bansos dan tidak memiliki anggaran untuk visitasi. Persoalan itulah yang kini sedang dicari solusi oleh Datun dan Pemrpov Kaltim.

"Oleh karenanya, pihak Kejati sangat hati-hati dalam pendampingan dimaksud. Agar tidak terjadi penyimpangan atau tidak tepat sasaran (dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah/bansos)," papar Acin, meluruskan terkait permohonan pendampingan dana hibah/bansos tahun anggaran 2016.

Sebelumnya, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kaltim, Meiliana mengatakan, soal progres hibah/bansos 2016 yang akan dilakukan pendampingan oleh Kejati Kaltim, sudah dibahas bersama BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah).

"Kemarin mereka baru diskusikan di ruang rapat di lantai II (kantor Pemprov Kaltim). Saya belum dapat laporan dari BPKAD. Karena saya ada acara lagi untuk membuka. Jadi belum dilaporkan dari BPKAD," pungkasnya. (bud)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help