TribunKaltim/

Penajam Dapat Jatah 10.500 Sertifikat Gratis

Ia mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki.

Penajam Dapat Jatah 10.500 Sertifikat Gratis
tribunkaltim.co/muhammad afridho septian
Masyarakat melambaikan sertifikat tanah yang baru diperolehnya ketika diminta Presiden Joko Widodo di kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis di BSCC Dome Balikpapan, Senin (5/12/2016) 

> Untuk dibagikan 10 Kelurahan/Desa

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Penajam Paser Utara (PPU) sedang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)  khusus untuk 10 kelurahan/desa di Kecamatan Penajam. Untuk program ini disiapkan 10.500 sertifikat gratis dan akan berakhir 31 Agustus mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor BPN PPU, Edyson saat menggelar sosialisasi PTSL di Kelurahan Nipah-nipah, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, sosialisasi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki.

Edyson berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini karena tahun depan belum tentu ada program seperti ini.

“Jangan menyia-nyiakan program ini karena banyak wilayah di PPU juga menginginkan program ini namun hanya khusus Kecamatan Penajam,” jelasnya.

Ia mengatakan, program PTSL ini merupakan program Presiden dan secara keseluruhan sebanyak 5 juta bidang tanah yang harus mendapatkan sertifikat gratis ini. Namun dari jumlah itu lanjutnya, sebanyak 82 ribu untuk Kaltim-Kaltara sementara khusus untuk Kabupaten PPU sebanyak 10.500.

Ia mengungkapkan, untuk 500 sertifikat sudah diterbitkan di Kelurahan Sotek dan perwakilan masyarakat langsung menerima sertifikat tersebut dari Presiden  Jokowi.

Edyson mengatakan, untuk melaksanakan program ini memang harus bekerja keras karena tenaga yang dimiliki hanya 14 orang. Namun demikian, pihaknya tetap akan membantu untuk menerbitkan sertifikat yang sudah menyerahkan syarat-syarat.

Ia mengatakan, gratis ini hanya berlaku bagi pengurusan BPN termasuk biaya ukur di lapangan. “Tapi untuk pembayaran BPHTB itu tidak gratis dan menjadi kewenangan Pemkab PPU. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa katanya gratis tapi kok masih bayar BPHTB. Gratis ini biaya pengurusan dari BPN tapi kalau pembayaran pajak dan BPHTB tidak gratis karena masuk di kas daerah,” jelasnya.

Ia mengatakan, setelah menerima berkas sampai 31 Agustus mendatang maka langkah selanjutnya mulai melakukan tahapan penerbitan sertifikat. Ia yakin 10.500 sertifikat ini akan selesai pada akhir tahun ini. “Makanya program ini harus betul-betul dimanfaatkan masyarakat karena tahun depan belum tentu ada lagi program seperti ini,” ujarnya. (*)

Penulis: Samir
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help