TribunKaltim/

Siskeudes

Pemkab Malinau Belum Terapkan Siskeudes

Kami sudah terima surat itu. Kami belum perbanyak dan mengirimnya ke desa-desa. Tapi, dalam waktu dekat ini kami akan perbanyak dan kirimkan

Pemkab Malinau Belum Terapkan Siskeudes
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Beginilah penampakan jalan nasional yang menghubungkan Bulungan dengan Tana Tidung, Malinau, hingga ke Nunukan. Dinas PU Kaltara tengah menggarap pembangunan koridor dari lokasi jembatan bulan di Kecamatan Tanjung Palas Utara menuju jalan nasional. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Persoalan dana desa yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali Kabupaten Malinau. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Malinau menyatakan, telah menerima surat edaran tersebut. Selanjutnya, BPKD akan meneruskan surat edaran itu kepada seluruh desa.

Kepala BPKD Malinau, Domberbril didampingi staff anggaran BPKD, Riduan mengungkapkan, saat ini pihaknya baru menerima surat edaran KPK tersebut berupa soft copy. Dalam waktu dekat ini, BPKD akan memperbanyak surat tersebut dan mengirimkannya kepada 109 desa di Malinau.

"Kami sudah terima surat itu. Kami belum perbanyak dan mengirimnya ke desa-desa. Tapi, dalam waktu dekat ini kami akan perbanyak dan kirimkan surat itu. Kita tahu sendiri, untuk mengirimkan surat itu ke 109 desa tidak mudah. Antara desa satu dengan desa lainnya saling berjauhan. Kalau mau cepat sampai suratnya harus menggunakan pesawat terbang," ujar Riduan, saat ditemui di kantornya, kemarin.

Ditanyakan soal isi surat KPK tersebut, Riduan menjelaskan, intinya surat tersebut meminta kepada seluruh desa menggunakan dana desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan. Kemudian, dalam amanah surat tersebut, dilaporkan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

"Kalau penggunaan anggaran dan serapannya, sejauh ini kita sudah 40 persen dari 60 persen dana desa tahap pertama yang telah ditransfer dari pusat kepada Malinau. Artinya, masih ada 20 persen lagi dana belum terserap. Hanya saja, untuk pelaporan keuangannya itu kita tidak menggunakan Siskeudes. Kita menggunakan Sistem Informasi Manajemen Desa (Simdes)," bebernya.

Dijelaskan Riduan, antara Siskeudes dan Simdes yang telah diterapkan oleh seluruh desa di Malinau memiliki kesamaan pola dan sistem kerja. Keduanya, bisa digunakan dengan cara offline. Namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanahkan pelaporan dana desa disampaikan melalui Siskeudes.

"Kalau di Kaltara ini, yang menggunakannya di Kabupaten Tana Tidung saja. Sedangkan untuk kabupaten kota lainnya menggunakan aplikasi seperti Simdes ini. Ya memang, seharusnya pelaporan dana desa APBN ini menggunakan Siskeudes. Tapi antara Siskeudes dan Simdes tidak jauh berbeda. Bahkan, dapat dikatakan sama," tandasnya.

Sesuai dengan sistem kerjanya, jelas Riduan, seluruh desa dapat menginput data laporan penggunaan dana desa secara ofline pada aplikasi yang telah diajarkan oleh BPKD. Kemudian, BPKD juga memberikan kesempatan untuk revisi apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaporan.

"Setelah semua laporan itu sudah masuk dalam Simdes secara offline, kita mengecek kembali apakah ada kekurangan dan kesalahan. Lalu kita minta desa untuk merevisi sesuai arahan kita. Setelah semua sudah fiks, barulah kita kunci laporan itu dan kita sampaikan secara online. Setalah kita online kan, maka laporan sudah tidak bisa diubah-ubah lagi," katanya. (*)

Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help